Hatta Ali Pensiun: MA Gelar Rapat Paripurna Khusus Untuk Pemilihan Ketua MA Yang Baru

Bogor Now Nusantara Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Mahkamah Agung (MA) hari ini menggelar rapat paripurna khusus dengan agenda pemilihan ketua MA periode 2020-2025 untuk menggantikan Hatta Ali yang akan pensiun.

Rapat ini digelar ditengah-tengah imbauan untuk tidak berkumpul untuk menghindari penyebaran corona. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan sidang paripurna khusus dengan agenda pemilihan ketua MA periode 2020-2025 harus tetap digelar.

Hatta memastikan bahwa pihaknya tak bermaksud melawan imbauan pemerintah untuk tak membuat acara yang mengumpulkan banyak orang di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).

“Pemilihan tetap dilaksanakan walaupun di saat yang sama ada kejadian luar biasa, penyebaran Covid-19. Kami bukannya ingin melawan imbauan untuk berkumpul,” kata Hatta dalam sambutannya saat membuka sidang paripurna pemilihan Ketua MA, Senin (6/4).

Hatta menyatakan proses pemilihan harus tetap berjalan agar tidak terjadi kekosongan pucuk pimpinan MA. Hatta akan memasuki masa pensiun sebagai hakim agung pada Selasa, 7 April.

Namun demikian, Hatta menjelaskan secara administrasi dirinya baru menanggalkan jabatan ketua MA pada 1 Mei 2020.

Menurutnya, sesuai dengan imbauan pemerintah dan protokol kesehatan terkait Covid-19, pemilihan ketua MA kali ini tak menghadirkan pengunjung, namun hanya dihadiri oleh pemilik hak suara dan panitia pemilihan.

“Saya yakin, kondisi ini tidak mengurangi makna keterbukaan dalam pemilihan, karena proses ini juga dapat disaksikan langsung secara live streaming oleh publik, media, dan seluruh warga pengadilan,” ujarnya.

Ia menyebut dalam proses pemilihan juga diatur sesuai protokol kesehatan mengenai pencegahan penularan virus corona.

Di antaranya yakni, pengaturan kursi hakim agung dengan jarak lebih dari satu meter, penggunaan masker dan sarung tangan, serta modifikasi pada tahapan proses pemilihan.

Hatta menegaskan model pemilihan seperti ini tak akan menghilangkan keabsahan dari sidang. Menurutnya, proses pemilihan ini dijalankan untuk menyesuaikan dengan kondisi di tengah wabah virus corona agar sidang tetap bisa berjalan.

“Mungkin tidak akan kita temukan lagi dalam jangka waktu yang lama, karena berdasarkan penelitian, siklus ini terjadi setiap 100 tahun, sehingga pemilihan ketua MA kali ini juga mencatatkan sejarahnya sendiri,” tuturnya.

Sebanyak 47 hakim agung yang memiliki hak pilih telah hadir di ruang sidang. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, bahwa pemilihan ketua MA dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah hakim agung pada MA.

“Maka dengan jumlah kehadiran tersebut, sidang paripurna khusus MA, dengan agenda pemilihan ketua MA telah memenuhi kuorum,” ujarnya.

Ketua MA Berintegritas

Koalis Pemantau Peradilan meminta jajaran peradilan memilih ketua MA baru yang memiliki integritas. Koalisi Pemantau Peradilan terdiri dari sejumlah lembaga non pemerintah seperti YLBHI, LeIP, IJRS, LBH Jakarta, PBHI, ELSAM, KontraS, ICW, LBH Masyarakat, PSHK, ICEL, LBH APIK Jakarta, dan PILNET Indonesia.

“Berintegritas yang patut menjadi suri tauladan bagi seluruh warga pengadilan,” kata salah satu anggota Koalisi Pemantau Peradilan Dio Ashar Wicaksana yang juga Ketua MaPPI-FHUI, Senin (6/4).

Dio mengatakan, sikap integritas ketua MA itu bisa ditunjukkan dengan gaya hidup dan profil kekayaan yang sesuai dengan sumber penghasilan dan norma-norma jabatan hakim.

Menurut Dio, ketua MA baru yang tidak dibebani oleh ‘catatan masa lalu’ yang mampu menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau pelanggaran etik hakim dan pegawai pengadilan dengan tegas.

Menurut catatan koalisi, sampai saat ini masih kerap terjadi pungutan liar (pungli) di pengadilan. Pada tahun 2019, Tim Saber Pungli Badan Pengawas MA melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera PN Jepara dan Panitera Muda Perdata PN Wonosobo.

Tidak hanya itu, masih ada pejabat pengadilan yang tertangkap tangan menerima suap selama masa kepemimpinan Hatta Ali, di antaranya Hakim PN Balikpapan (2019), Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan (2018), Hakim PN Tangerang (2018).

Kemudian Panitera Pengganti PN Tangerang (2018), Ketua PT Manado (2017), Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bengkulu (2017), Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu (2017), dan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan (2017).

Dio menambahkan ketua MA baru juga harus mampu mengenali dan menempatkan kebutuhan jabatan hakim dan fungsi pelayanan publik/penanganan perkara di pengadilan.

Tidak hanya itu, ketua MA baru juga harus menaruh perhatian atas perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam proses peradilan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

“Mampu memproyeksikan fungsi MA sebagai pengadilan kasasi dan pembentuk kesatuan hukum secara operasional dan institusional lewat kebijakan-kebijakan dalam penangan perkara di MA,” ujarnya.(Red)