Kapolri Terbitkan Aturan Pamswakarsa, Begini Tanggapan Karyono Wibowo

Nusantara Politik

KORANBOGOR.com, JAKARTA, — Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai terbitnya Peraturan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa ‘Pam Swakarsa’ bagai dua sisi mata uang, berdampak positif dan negatif.

Hemat Karyono, di satu sisi Perkap tersebut dapat meningkatkan fungsi pembinaan penyelenggaraan dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja masing-masing.

Selain itu lanjutnya upaya tersebut juga dapat meninggikan posisi dan kewibawaan Satpam dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) dalam menjalankan fungsi keamanan lingkungan di masyarakat.

Namun, katanya di satu sisi Perkap tersebut berdampak negatif, karena berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang karena merasa mendapat legitimasi dari Polri.

“Secara psikologis, Pam Swakarsa akan merasa menjadi polisi resmi padahal bukan. Hal ini yang perlu menjadi perhatian serius agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan di lapangan,” kata Karyono seperti dicukil dari Tribunnews, Kamis 17.9/20.

Oleh karenanya, kata Karyono pihak Polri sendiri harus serius membina dengan ketat juga tak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan.

Ulas Karyono sistem keamanan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti Pam Swakarsa seperti pada situasi dan kondisi tertentu sangat dibutuhkan. Mengingat rasio perbandingan antara masyarakat dan polisi di Indonesia cukup tinggi, yaitu kisaran 1: 2.000. Sementara di negara maju 1: 600.

“Meski demikian, saya berharap lahirnya Peraturan Kapolri Tentang Pengamanan Swakarsa tersebut dilandasi oleh kepentingan yang lebih besar yaitu untuk meningkatkan kemampuan pengamanan, bukan sebagaimana yang pernah terjadi di era orde baru yang selalu menerapkan penedekatan ‘security approach’ yaitu sebuah pendekatan keamanan dalam menghadapi persoalan di masyarakat,” urai Karyono.

Diberitakan Media sebelumnya Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah meneken Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) Tanggal 5 Agustus lalu.

Aturan Operasional Pam Swakarsa Dikukuhkan
Oleh : Herry Barus | Kamis, 17 September 2020 – 07:47 WIB
Aturan Operasional Pam Swakarsa Dikukuhkan

INDUSTRY.co.id – Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis telah menerbitkan aturan terbaru soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Pam Swakarsa dapat berupa pecalang hingga kelompok masyarakat yang dikukuhkan kepolisian.

Peraturan Kapolri (Perkap) terbaru soal Pam Swakarsa adalah Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Perkap ini ditanda tangani oleh Jenderal Idham Azis pada 5 Agustus 2020.

Pam Swakarsa suatu bentuk pengamanan atas kemauan masyarakat yang dikukuhkan Polri. Istilah ‘swakarsa’ sendiri berarti ‘keinginan/kemauan sendiri tanpa dorongan pihak lain’. Dibawah ini ketentuan soal Pam Swakarsa menurut Perkap Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 1 : Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian negara Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan Pam Swakarsa adalah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan, mewujudkan kesadaran warga, dan meningkatakan pembinaan Pam Swakarsa itu sendiri. Tujuan pembentukan Pam Swakarsa tertera di Pasal 2 sebagai berikut.

Pasal 2
Pam Swakarsa bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman;
b. mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
c. meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.***

.***