Kasus Meikarta : Iwa Karniwa,Eks Sekda Jabar Divonis 4 Tahun Penjara

Hukum Nusantara Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Iwa Karniwa divonis empat tahun penjara dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Majelis hakim berpendapat eks Sekda Jabar itu terbukti menerima hadiah terkait jabatannya senilai Rp 400 juta terkait dengan pengurusan persetujuan substansi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Uang tersebut, kata hakim ketua Daryanto, memang tak diterima langsung Iwa Karniwa. Hanya saja merujuk fakta persidangan, terdakwa tahu bahkan memberikan arahan kepada Waras Wasisto untuk mengeksekusi uang tersebut untuk pengadaan banner bagi kepentingan sosialisasinya dalam Pilgub Jabar 2018.

Majelis hakim menyebut dana tersebut berasal dari Lippo Cikarang. Uang ini diserahkan Sekdis PUPR Bekasi, Hendri Lincoln dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili yang kemudian diserahkan ke Waras Wasisto (Anggota DPRD Jabar) dan Sulaeman (Anggota DPRD Bekasi) untuk kemudian disampaikan ke Iwa Karniwa.

“Pemberian arahan itu bermakna bahwa terdakwa telah menerima hadiah melalui Sulaeman dan Waras Wasisto.

Terdakwa kemudian menggunakan hadiah itu untuk kepentingan pribadinya, digunakan untuk banner sehingga tak harus dibuktikan (penerimaannya),” jelas hakim ketua Daryanto.

Sebelumnya, dalam persidangan sempat mencuat dana yang diminta mencapai Rp 900 juta. Hanya saja, hanya Rp 400 juta saja yang terbukti dalam persidangan.

Sisanya tak didukung oleh fakta-fakta persidangan. Meski demikian, majelis hakim berpendapat keberadaan duit Rp 500 juta itu harus diketahui kejelasannya.

Dalam kaitan itu, majelis hakim berpendapat keterangan Waras Wasisto atas uang sisa yang diserahkan dari Neneng Rahmi Nurlaili itu didalami. Pasalnya, uang tersebut sudah diserahterimakan tapi tak mempunyai nilai kebenaran.

“Dengan demikian, uang tersebut yang diserahkan dengan membawa uang tersebut ke rumah Waras Wasisto harus dipertanggungjawabkan, perlu diproses sesuai hukum,” kata hakim anggota Marsidin Nawawi dalam pertimbangannya.

Atas putusan tersebut, baik jaksa KPK maupun penasehat hukum Iwa Karniwa memilih untuk pikir-pikir.

Sebelumnya, majelis hakim mempersilahkan KPK dan terdakwa untuk bersikap atas vonis tersebut. Dalam putusan itu, Iwa pun diputus membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

“Pikir-pikir yang mulia,” kata Iwa yang berkarier selama 34 tahun sebagai PNS di lingkup Jabar.(Red_