Mahkamah Konstitusi Siapkan Sidang Online Uji Materi Perppu Covid-19

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku menyiapkan sidang jarak jauh via online dalam hal permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Sejauh ini terdapat dua permohonan terkait Perppu tersebut, yakni dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan mantan Ketua Umum PAN Amien Rais dkk.

“Permohonan sedang diproses, ada dua permohonan terkait uji Perppu. MK sedang menyiapkan sidang jarak jauh (by online),” kata juru bicara MK Fajar Laksono ketika dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (17/4/2020).

Dia mengatakan MK masih menyiapkan sejumlah regulasi dan alat yang akan digunakan untuk menggelar sidang online. Kemungkinan, menurutnya, sidang baru akan digelar pada akhir April.

Sejak wabah Corona meluas di Indonesia, MK diketahui menutup akses untuk publik sejak 17 Maret lalu hingga 21 April. Aktivitas internal MK tetap berjalan dengan menerapkan work from home atau bekerja dari rumah.

“Sedang disiapkan regulasi maupun piranti yang akan digunakan (untuk sidang online). Mungkin sidang-sidang akan digelar setelah 21 April,” katanya seperti dilansir Antara.

MK diketahui beberapa kali juga pernah menggelar sidang jarak jauh secara online melalui video konferensi. Hal ini dilakukan apabila saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan berhalangan untuk mengikuti sidang secara langsung.

Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menggugat perppu corona yang diterbitkan Presiden Jokowi ke Mahkamah Konstitusi. Perppu itu di antaranya mengatur soal alokasi tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 sebesar Rp450,1 triliun untuk penanganan Corona.

Amien Rais bersama Din Syamsuddin menggugat Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Mereka menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara, MAKI spesifik menggugat pasal 27 yang mengatur kekebalan hukum anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait kebijakan dalam pandemi Corona.(Red/Ant)