Megawati Soekarnoputri: Toleransi Dan Demokrasi Dua Hal Yang Tak Bisa Dipisahkan

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,DENPASAR-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan kepada seluruh kader partai untuk meresapi pernyataan Bung Karno bahwa toleransi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam berpolitik.

”Resapi kata-kata Bung Karno, toleransi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam berpolitik,” kata Megawati dalam pidato sambutan pembukaan Kongres V PDIP yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta Wapres terpilih Ma’ruf Amin, di Denpasar, Bali, Kamis (8/8).

Dia mengatakan, pada 1954 atau satu tahun menjelang pemilu pertama 1955, Bung Karno telah mengamanatkan agar pemilu jangan dijadikan arena pertempuran politik.

Bung Karno kala itu, menurut Mega, sudah melihat adanya gejala-gejala akan karamnya semangat toleransi. ”Tidak kah orang sadar tanpa toleransi, demokrasi akan karam,” ujar Megawati.

Dia mengatakan di abad modern saat ini, ada negara yang mengalami perang saudara selama satu abad, sejak abad ke-20, dan belum juga menemukan solusi.
Oleh karena itu, Megawati meminta kader partai agar menghindari halhal yang dapat menimbulkan perpecahan dalam berpolitik.

Dia juga mengingatkan pada tahun depan Indonesia sudah memasuki kembali agenda pemilu, yakni pemilihan kepala daerah serentak. Mega menginstruksikan seluruh kader agar tidak menghalalkan segara cara untuk meraih kemenangan.

”Kader banteng tidak boleh prinsip asal menang dan propaganda teror. Strategi seperti itu jelas membahayakan keutuhan bangsa dan berujung derita bagi rakyat,” kata Megawati pula.

Semalam, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024 secara aklamasi, dalam sebuah sidang tertutup di sela hari pertama Kongres V PDIP di Bali.
Dalam konferensi pers seusai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati menjelaskan kepada media ihwal pengukuhan yang berlangsung tertutup tersebut. ”

Sebelumnya saya minta maaf karena telah dikonfirmasikan tadinya, bahwa kalau saya dikukuhkan itu akan menjadi sidang terbuka. Tapi ternyata tadi begitu cepatnya,” kata Megawati.

Tidak Dibacakan

Megawati mengatakan sejatinya secara normal sebelum DPP partai demisioner harus dibacakan pertanggungjawaban terlebih dulu.

Namun pada sidang tertutup itu disepakati bahwa pertanggungjawaban tidak perlu dibacakan dan seluruh utusan kongres yang terdiri dari perwakilan DPD dan DPC PDIP di seluruh Indonesia, semua menyampaikan dapat menerima pengukuhan Megawati sebagai ketua umum secara aklamasi.

”Itu semua berjalan cepat, maka kelihatannya agak terabaikan untuk membuka sidang, karena nanti harus break dulu, baru lalu pengukuhan,” jelas Megawati.

Dia mengatakan pada Rakornas PDIP di Jakarta, 34 DPD dan seluruh DPC telah menyampaikan usulan untuk meminta dirinya kembali menjabat sebagai ketua umum.

”Maka tadi disampaikan di dalam pandangan umum yang dilakukan DPD dan DPC sebagai utusan dalam kongres bahwa semuanya menghendaki secara aklamasi saya diangkat lagi sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024. Itu saya kira kronologis persidangan pada malam hari ini,” kata Mega.

Oleh sebab itu, kata Mega, kongres partai hari kedua Jumat (9/8) akan langsung masuk kepada pembahasan komisi-komisi.

Sedangkan untuk pembentukan struktur DPP partai, Megawati selaku ketua umum diberikan hak prerogratif untuk menyusun strukturnya nanti. ”Begitulah yang ingin saya klarifikasi dan sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada maksud tertentu.

Hanya karena mungkin peserta rapel dari pagi sampai malam, tentu ada rasa lelah (sehingga pengukuhan berlangsung cepat dan tertutup),” jelas Megawati.

Saat pengukuhan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP 2019-2024 membacakan lima janji jabatan. )red)