Membahas Karantina Wilayah,DPR RI Minta Militer Dilibatkan

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan rancangan aturan mengenai karantina wilayah atau lockdown akibat mewabahnya virus Corona.

Dalam peraturan ini nantinya akan diatur kapan satu daerah boleh melakukan karantina atau lockdown, apa syaratnya, kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya.

“Mengingat Indonesia rentan terkena krisis ekonomi bahkan bisa terjadi chaos jika kebijakan lockdown tidak diorganisir dengan baik, maka militer harus dilibatkan dalam membahaa aturan karantina wilayah itu,” tegas anggota Komisi I DPR FPDIP TB. Hasanuddin, Sabtu (28/3/2020).

Meski pemerintah telah mengimbau untuk melakukan social distancing atau physical distancing, kata Hasanuddin, namun masyarakat tak disipilin bahkan terkesan menyepelekan ancaman penyebaran Covid-19.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang belum memahami bahaya epidemi corona ini,” ujarnya.

Padahal berdasarkan data BNPB per 27 Maret 2020, sudah 1.046 orang positif terkena Covid-19 dan tersebar hampir di seluruh provinsi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, ia mengusulkan gagasan akan perlunya pelibatan prajurit TNI secara lebih aktif dalam menghentikan penyebaran covid-19 dan menanggulangi dampak dari penyebarannya.

Menurutnya, TNI sebaiknya perlu dilibatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, bukan hanya sebatas pelaksana kebijakan semata.

“TNI punya sumberdaya yang melimpah untuk dimobilisasi secara cepat dan tepat sasaran, namun tentunya perlu perencanaan yang matang dan koordinasi cepat antar wilayah. Dan organisasi TNI memiliki kemampuan (koordinasi cepat) itu karena sistem komando militer yang tegas dan terorganisir,” jelas Hasanuddin.

TNI perlu menjadi salah satu aktor yang mengambil keputusan, agar proses penanganan covid-19 dapat lebih responsif.

Apalagi, penanganan dan pencegahan covid-19 sudah masuk pada tingkatan ancaman terhadap keselamatan negara dan solusinya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak sehingga militer sudah saatnya dilibatkan lebih depan.

Militer, lanjut Hasanuddin, lebih terlatih dalam kondisi krisis termasuk jika ada hal-hal yang tak dikehendaki ketika dilakukan kebijakan lockdown atau karantina lokal.

“Misalnya saat dilakukan karantina, seluruh lapisan masyarakat harus taat pada ketentuan yang berlaku secara mengikat, pendistribusian logistik pun harus tepat sasaran dan tepat waktu, dan pemeliharaan keamanan akan sangat tepat dipegang oleh TNI dan Polri,” katanya.

Sebab, kalau tidak tertib, bisa terjadi kekacauan apalagi kondisi ekonomi semakin tidak menentu seperti saat ini.

“Point inilah yang kami usulkan untuk masuk dalam peraturan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah,“ ungkapnya.

Terkait dasar hukum pelibatan TNI dalam upaya penanganan Covid-19.kata Hasanuddin bahwa TNI sudah memiliki mandat tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) yang dapat saja di manfaatkan oleh presiden untuk keselamatan bangsa dan negara tanpa harus memberlakukan darurat militer. (Red)