Meski Ditolak,Pemkot Nekat Matangkan Rencana Buat Payung Hukum

Nusantara Politik

KORANBOGOR.com,BOGOR–Meski, menuai protes dan dinilai  kontroversi hingga muncul penolakan dari sejumlah Anggota DPRD Kota Bogor. Pemerintah nampaknya Nekad dan mematangkan rencana, pembuatan payung hukum alternatif pembiayaan infrastruktur seperti obilgasi daerah, BJB Indah atau menggandeng perusahaan pembiayaan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dalih  percepatan pembangunan wilayah

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Lia Kania Dewi mengatakan,  percepatan pembangunan melalui alternatif pembiayaan sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, untuk merealisasikan hal itu membutuhkan waktu yang panjang.

“Dewan sebenarnya mendukung dalam konteks RPJMD. Hanya saja mungkin diperlukan sosialisasi. Di legislatif sendiri kemarin memang belum ada pembahasan intensif, dan pada saat usulan Perda tentang Obligasi Daerah dan Dana Cadangan dikemukakan belum ke arah substansif,” ujar Lia kepada wartawan, belum lama ini.

Lia  mengakui, kajian terkait hal itu belum dilakukan, dan baru akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Kendati demikian, sambung dia, kajian mengenai Feasibility Study (FS) terkait pembangunan GOR, RSUD dan trem sudah dilaksanakan. “Nanti 2020 kajian soal perda tersebut baru masuk,” katanya.

Secara garis besar katanya pembiayaan pembangunan memang bisa dilakukan menggunakan APBD, APBD provinsi hingga APBN. Namun, apabila hanya mengandalkan APBD takkan cukup untuk pembangunan berskala besar karena kekuatan keuangan Kota Bogor hanya Rp2,5 triliun pada 2020.

“Selain itu ada juga dari CSR, tapi itu biasanya sudah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan di area sekitar. Dan itu hanya sebagian kecil saja. Sedangkan untuk mempercepat pembangunan, pemkot butuh dana besar sesegera mungkin,” jelas Lia.

Menurutnya pemkot sendiri punya tiga opsi dalam hal pembiayaan infrastruktur, yakni menggandeng PT SMI (Persero), BJB Indah hingga Obligasj Daerah. “Kalau melihat obligasi, masyarakatnya nantinya bisa berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur,” paparnya. 

Sebelumnya, Walikota Bima Arya mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur sangat urgent, dan itu adalah arahan gubernur dan presiden, dimana diperintahkan seluruh pemerintah daerah untuk mengelaborasi seluruh sumber pembiayaan daerah di tengah keterbatasan  APBD.

“Jadi ada banyak cara, jangan hanya mengandalkan bantuan provinsi dan pusat. Ada dana umat, CSR, KPBU termasuk obligasi. Semua itu kita elaborasi semua dengan aturan,”paparnya.

Bima menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat mendesak lantaran pada 2020 Light Rail Transit (LRT) akan masuk ke Kota Bogor.

“Itu harus disiapkan seluruh sistem transportasinya,” tegasnya.
Pinjaman daerah ada yang sifatnya dicicil, dan itu butuh kesepakatan  DPRD.

“Kebutuhan dana Kota Bogor banyak karena semua warga minta dibantu. Itu bisa terlihat dalam Musrenbang.

Harus dilihat mana pembangunan yang perlu didanai obligasi daerah, mana yang KPBU,” katanya.(Den)