Pasal Yang Tidak Diatur Dalam UU Cipta Kerja Tak Berarti UU Itu Dihapus

Bogor Now Hukum Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemahaman masyarakat terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) masih banyak yang perlu diluruskan. Termasuk adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan masih tetap berlaku.

“Memang begitu (tidak dihapus). Kalau tidak disebut diubah atau dihapus ya tetap ada,” kata pakar hukum tata, Bivitri Susanti, di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Dirinya mencontohkan, aturan cuti haid yang selama ini dipersoalkan publik karena tidak diatur/disinggung dalam UU Ciptaker, ketentuan cuti haid masih ada dan berlaku sebagai hak karyawati.

Dasarnya, semua sudah diatur dalam UU 13/2013 terkait ketenagakerjaan. Aturan-aturan dalam UU 13 dan UU lainnya pun masih berlaku sepanjang tidak ada pengaturan/perubahan dalam UU Ciptaker.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menjelaskan, untuk memahami UU Cipta Kerja tidak bisa dilakukan satu persatu.

Namun harus keseluruhan untuk memahami maksud dan tujuan pasal demi pasal.
BACA JUGA

153 Perusahaan Siap Masuk Indonesia Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja

“Baca UU Cipta Kerja itu memang nggak bisa satu-satu. Tapi memang kalau soal cuti haid sudah diubah.

Tadinya di draf awal, Pasal 93 dihapus. Makanya dibilang cuti haid tidak dilindungi pengupahannya (ketentuannya ada di soal pengupahan, bukan soal cuti), tapi karena tekanan dari luar, di draf yang diketok, Pasal 93 tidak jadi dihapus,” ucapnya. (Red)