PDI Perjuangan Resmi Laporkan Pembakaran Bendera Partai

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-PDIP resmi melaporkan aksi pembakaran bendera oleh massa demo menolak RUU HIP di Gedung DPR.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan laporan dibuat di setiap polres di Jakarta serta di Polda Metro Jaya.

“Semua DPC sudah melaporkan ke polres masing-masing. Selanjutnya pengurus tingkat kecamatan membuat pengaduan juga ke polsek-polsek,” kata Gembong, Jumat (26/6/2020).

Sementara untuk laporan ke Polda Metro Jaya dilakukan oleh pengurus DPD DKI Jakarta. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/3656/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 26 Juni 2020.

Dalam laporan itu identitas pelaku masih dalam penyelidikan. Sementara yang dinyatakan korban ialah PDIP.
Surat laporan polisi oleh DPD PDIP

PDIP melaporkan pelaku dengan perkara tindak pidana/perusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDIP dan atau penghasutan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan partai politik. Pasal yang digunakan yaitu Pasal 160, 170, dan 156 KUHP.

Gembong mengatakan jalur hukum ditempuh sebagai tindaklanjut dari surat perintah harian yang dikeluarkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu Mega meminta seluruh kader untuk menempuh jalur hukum terkait aksi pembakaran bendera partainya.

“Ini bukti kecintaan dari ibu ketua umum terhadap rasa saling menghormati satu sama yang lain. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka jalur hukum menjadi pilihan utama partai,” kata Gembong.

Pembakaran bendera PDIP terjadi di tengah demonstrasi yang digelar PA 212 dan ormas lainnya di depan Gedung DPR RI pada Rabu (24/6). Masa gabungan itu menuntut agar RUU HIP dibatalkan.

Dalam kesempatan itu massa tidak hanya menyampaikan pendapat secara lisan. Mereka juga membakar bendera PDIP. Di saat yang sama mereka juga berteriak bakar PKI. (Red)