Pemerintah Sepakat Tuntaskan 11 Kasus HAM Masa Lalu

Hukum Politik

Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan Menkopolhukam sepakat untuk menuntaskan 11 kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang masih menjadi utang pemerintah. Dengan begitu hal tersebut tidak menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat ditagih.

Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, langkah awal yang akan mereka lakukan yakni memetakan cara penanganan tiap pelanggaran.

“Pertama, setelah ini kita sepakat untuk membahas lagi satu per satu kasusnya, mana yang bisa dengan jalan UU Nomor 26 (tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) atau dengan wawancara KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi),” kata Damanik di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Damanik menyebut, pertemuan tertutup belum membahas secara rinci penyelesaian di tiap kasus. Namun,ada 11 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diselesaikan.

“Baru dibahas prinsip-prinsip saja, bahwa kita sepakat duduk bersama menyelesaikan 11 berkas yang sudah ada, ditambah nanti berkas lain.Ada 11 berkas,tapi ada dua berkas yang ada file saya, jadi ada 13,” tuturnya.

Mengenai permintaan Mahfud MD untuk menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM di masa lalu, menurutnya,

Mahfud MD hanya ingin seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang mangkrak diselesaikan. “Beliau sampaikan bahwa arahan dari Pak Jokowi Pak Mahfud ditugasi untuk menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang 11 berkas itu dengan Komnas HAM dan JA (Jaksa Agung),” kata Damanik.

Kemenkopolhukam sebelumnya merilis 11 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang harus segera diselesaikan. Yakni penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, tragedi Semanggi I dan II 1998-1999, tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh 1999, peristiwa Wasior 2001, kasus Wamena 2003, tragedi Jambu Keupok Aceh 2003, peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998 dan penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

Terkait penuntasan kasus HAM masa lalu itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik. Namun, KontraS mengingatkan pemerintah agar tak hanya fokus pada 11 kasus HAM semata. “Pemerintah jangan hanya fokus pada 11 kasus, tapi ingat, ada kasus lain, supaya tidak ada kesan diskriminasi,” ujar Wakil Koordinator KontraS, Feri Kusuma.

Feri mencontohkan kasus lainnya yang juga harus ditindaklanjuti. Salah satunya pengungkapan kasus Munir, aktivis HAM yang diracun pada 2004 silam. “Munir juga perlu perhatian penting, aktor intelektualnya kan belum [terungkap], jadi harus ada gimana formula di pemerintah. Kita belum tahu, pemerintah baru mewacanakan akan segera menyelesaikan,” tutur Feri.

Terkait kasus Aceh, Feri sepakat jika tiga dari 11 kasus tersebut memang harus dituntaskan. Namun, Feri menegaskan pelanggaran HAM di Aceh tak hanya berjumlah tiga kasus. “Tiga kasus ini belum menggambarkan keseluruhan dari peristiwa HAM yang terjadi pada masa operasi militer di Aceh, ada banyak. Saat ini di Aceh ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang bekerja untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa dari kurun waktu 1976 sampai 2005 jelang perdamaian,” ungkap Feri.