PJJ Terhambat Koneksi, Haris Lambey Janjikan Insentif Kuota untuk Siswa Batam

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,BATAM-25 juta siswa sekolah di Indonesia kini belajar di bawah ancaman pandemi COVID-19. Hal ini menjadi memicu permasalahan baru dalam dunia pendidikan, mengingat bahwa physical distancing menghambat proses belajar tatap muka.

Pemerintah pun memutuskan semua Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan secara online. Sayangnya, hal tersebut tidak berjalan mulus karena terkendala koneksi internet.

Demi mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbud pun mengambil langkah negosiasi dengan provider telekomunikasi pada bulan Agustus 2020 ini.

Harapannya adalah agar provider dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan paket internet yang terjangkau. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19.

Selaras dengan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam mendukung PJJ, Bakal Calon Wali Kota (Cawako) Batam 2020-2025 Haris Lambey pun berjanji untuk memfasilitasi kegiatan tersebut nantinya ketika ia terpilih.

Rencananya, Haris akan mengalokasikan insentif dan dana bantuan BOS untuk penunjang operasional online learning.

“Alhamdulillah sekarang Kemendikbud sudah berupaya untuk bersinergi dengan provider-provider. Tentunya kita berharap supaya goal ya, jadi kerja sama benar-benar terjalin.

Namun selain itu, pemerintah daerah juga harus siap backup. Kita tidak tahu sampai kapan harus memerangi pandemi ini. Bila memang masih diperlukan, kita akan alokasikan insentif tambahan di BOS khusus untuk operasional PJJ,” ujarnya saat dihubungi (18/8/2020).

Perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ini menaruh empat poin utama dari programnya, yaitu penciptaan lapangan kerja, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan penyediaan sembako murah.

Menurutnya, pendidikan harus menjadi fokus penting dalam program pemerintahan. Pasalnya, hal inilah yang dapat meningkatkan kualitas hidup generasi muda yang akan menjadi sumber daya manusia Batam yang unggul.

“Selain langkah dari pemerintah pusat, insya Allah bila saya terpilih tentunya kami akan mengambil langkah otonomi daerah Batam, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur untuk penyediaan wifi gratis di tempat-tempat umum yang terjangkau oleh masyarakat,” ujar Anggota aktif Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Kepri yang sebelumnya pernah berdinas di Ditpolairud Polda Kepri selama 7 tahun ini.

Mantan pelaut tersebut menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan visinya, yaitu digitalisasi kota Batam. Program ini bertujuan untuk mempermudah layanan masyarakat dari pemerintah daerah, perizinan, dan migrasi digital untuk memperlancar birokrasi.

“Bigger picturenya dari digitalisasi ini kan sebenarnya untuk mempermudah dan mempercepat. Harapannya adalah kita bisa efisiensi flow pemerintahan, sehingga masyarakat bisa lebih cepat dan lebih banyak merasakan manfaatnya,” tutup pria berdarah Bugis tersebut.

(Red.Ika,Tim Media Haris Lambey)