Polri Dan Kementrian Perdagangan Diminta Selidiki Lonjakan Harga APD

Hukum Nusantara Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, menyampaikan bahwa sejak merebaknya pandemi virus Korona di masa reses sekarang ini telah menerima komplain dan keluhan dari para dokter dan tenaga medis dari banyak daerah yang kesulitan mendapatkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD).

Padahal mereka tengah menjalankan tugas sebagai garda terdepan penanggulangan penanganan wabah virus corona di daerahnya masing-masing.

Menurut Arsul, kalau pun ada APD pada suplier maka harganya melonjak tidak masuk akal. Bukan hanya masker saja yang harga meroket.

Arsul mengaku, ada dokter yang memberi informasi kepadanya baju hazmat yang hanya sekali pakai (disposable) biasanya hanya puluhan ribu rupiah tapi sekarang kalo mau beli sudah ratusan ribu. Sedang baju hazmat yang bisa dicuci dan dipakai ulang sudah menembus jutaan rupiah.

Merespon keadaan ini, Arsul Sani meminta Polri bekerja sama PPNS dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk turun menyelidiki apa yang dikeluhkan oleh para tenaga medis dan rumah sakit ini.

Arsul menduga kelangkaan APD itu bisa karena stocknya menipis akibat permintaan melonjak pesat. Namun kemungkinan ini termasuk yang harus diselidiki.

“Perusahaan dan suplier APD itu khan tidak banyak, jadi para penyelidik mudah-mudahan tidak banyak menemui kesulitan.

Arsul meminta agar dalam proses penyelidikan itu Polri dan PPNS atau pejabat berwenang Kemdag turun mendatangani mereka, mengecek arus suplai-distribusi APD mereka dan melihat harganya di lapangan,” ujarnya.

Sekjen PPP ini juga mengingatkan ketentuan pidana dalam Pasal 107 dan 108 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dipergu akan sebagai dasar hukum pidana materielnya.

Dengan menggunakan Pasal 107 tersebut, Polri atau PPNS yang berwenang memproses hukum terhadap siapapun yang menimbun atau menyimpan barang penting seperti APD pada saat terjadi kelangkaan sedang barang tersebut dibutuhkan.

Ancaman hukuman pidananya sampai dengan 5 tahun penjara dan denda Rp. 50 milyar.

Sedangkan berdasar Pasal 108 UU 7/2014, mereka yang melakukan manipulasi data atau informasi mengenai barang penting seperti APD tersebut diancam pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 10 miliar.(Red)