Romahurmuziy Dituntut 4 Tahun Penjara

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy untuk dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Romy, sapaan Romahurmuziy terbukti bersalah menerima suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim),Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

Suap ini diberikan lantaran Romy telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya.

“Menuntut agar Majelis Hakim memutuskan, menyatakan, bahwa terdakwa Romahurmuziy sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Menjatuhkan pidana berupa 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Jaksa juga menuntut Romy dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok. Tak hanya itu, Jaksa menuntut Romy dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta. Romi diberi tenggat waktu selama sebulan untuk membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa M Romahurmuziy untuk membayar uang pengganti Rp46,4 juta dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” kata Jaksa.

Jika dalam jangka waktu tersebut Romi tidak dapat membayarkan uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda Romi tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman satu tahun penjara.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Romy tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Romi juga dianggap tidak mengakui perbuatannya.

“Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan,” katanya.

Dalam analisis yuridisnya, Jaksa berkeyakinan, Romy terbukti melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat dan jasmani.

Perbuatan dan sikap Romy juga dianggap memiliki hubungan yang jelas menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau ada hubungannya dengan jabatan.

Romy diyakini Jaksa menerima uang dari Haris Hasanuddin sebesar Rp255 juta dan dari Muafaq sebesar Rp91,4 juta.

Jaksa berkesimpulan Romy menggunakan pengaruh politiknya untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Romy juga dinilai telah menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.

Atas perbuatannya, Romy diyakini Jaksa terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hakim memutuskan melanjutkan persidangan ini pada 13 Januari 2020 mendatang dengan agenda mendengarkan pleidoi atau nota pembelaan Romy selaku terdakwa. (Red)