Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah,Jawa Tengah Gali Sejumlah Sektor Potensial

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,SEMARANG- Tavip Supriyanto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah mengatakan target perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng tahun 2019 sebesar Rp 14,4 Triliun. Angka tersebut naik sebesar 2,66% dari target murni sebesar Rp 14 triliun. Sedangkan hingga akhir Oktober2019 realisasi PAD sebesar 12,09 triliun atau sebesar 83,03% dari tagret perubahan.

Lebih lanjut, Tavip menuturkan, kami optimis bisa mencapai target yang telah ditetapkan di sisa waktu yang akan datang, tutur Tavip Supriyanto, dalam Dialog Parlemen dengan tema Menggali dan Meningkatkan PAD yang di selenggarakan oleh Humas DPRD Jateng yang bekerja sama dengan Radio MNC Trijaya FM, yang di selenggarakan di Hotel Quest Semarang, Kamis (28/11/2019)

Tavip menambahkan, ada sejumlah sektor untuk menggali PAD Jateng. Diantaranya dari Bank Jateng dan Bappeda. ”Sedangkan sejumlah sektor lain untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya dengan mengoptimalkan BUMD.

Potensi yang besar itu adalah dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, dan pajak air permukaan. Bahkan, pihaknya dengan Kanwil Bea Cukai dan Satpol PP se Jateng, melakukan rapat terbatas untuk memberantas rokok ilegal.Ini penting kaitannya dengan pajak rokok. Karena dari hasil operasi Bea Cukai, ditemukan sejumlah kontainer yang memuat rokok ilegal, imbuhnya.

Kami terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pajak kendaraan bermotor, untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, kita melakukan upaya agar tidak menunggak pajak, Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah hingga Oktober 2019 tercatat sebesar Rp362,28 miliar, sedangkan sejak 2013-2018 totalnya mencapai Rp2,3 triliun. Sehingga, sejumlah upaya terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. tuturnya.

Pihaknya juga terus melakukan upaya pendekatan, untuk mendorong masyarakat membayar pajak. Kemudahan membayar pajak kendaraan juga sudah disebar hingga 212 titik layanan di seluruh Provinsi Jateng.

Ada beberapa alasan orang menunggak membayar pajak. mungkin lupa, atau tidak mempunyai uang. Oleh karena itu, pihaknya mencoba menggandeng BUMDes maupun BPR/BKK untuk membuka kredit talangan pembayaran pajak kendaraan. Sehingga, yang tidak mempunyai uang akan dibantu melalui model dana talangan dan sistemnya mengangsur, jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Hendri Wicaksono mengatakan, Sektor lain yang bisa digarap adalah perikanan dan peternakan, juga sektor migas, untuk meningkatkan PAD Jateng, Hendri pun berharap, agar masyarakat bisa sadar dan patuh dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, pungkasnya. (vt)