Wagub DKI Jakarta Minta Jajaran SKPD Perketat PSBB Transisi

Hukum Nusantara Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza dalam rapat update penanganan covid-19 sekaligus membahas rencana perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pada 2 Juni lalu meminta agar jajaran SKPD ketat dalam pengawasan dan monitoring selama masa PSBB Transisi agar tidak terjadi peningkatan kasua covid-19.

Hal itu sebagaimana terekam dalam video rapat yang diunggah ke akun YouTube resmi Pemprov DKI pada Jumat (5/6).

“Jadi tadi saya sampaikan ini kan orang akan banyak keluar, dan orang menganggap ini pelonggaran.

Saya pribadi menyebutnya bukan pelonggaran justru. Justru saya menyebutnya ya kalau pengetatan, ya lebih tinggilah.

Karena begitu banyaknya orang keluar nanti, sebenarnya potensi penyebaran kan semakin besar logikanya,” kata Ariza.

Ia pun meminta jajaran SKPD fokus pada peningkatan tujuh indikator untuk tetap bisa menekan penyebaran dan penularan virus korona selama masa PSBB Transisi yang dimulai kemarin. “Jadi sebetulnya penegakannya itu harus ditingkatkan.

Apa itu? Sosialiasi ditingkatkan, tadi ada enam sektor tadi yakni, peningkatan prasarana, pencegahan, penanganan ditingkatkan, SDM ditingkatkan, regulasinya harus jelas, disiplin.

Kepaturan warga ditingkatkan. Sosialiasi ditingkatkan. Penempatan aparat petugas ditingkatkan. Penegakan sanksi juga ditingkatkan,” tegasnya.

“Yasudah, kalau ini mau dua kali melanggar, sudah kita tutup supaya jadi ada shock therapy. Jadi kita di sini (PSBB Transisi) nih mungkin lebih keras penegakannya dibandingkan ketika masa PSBB. Monitoring-nya evaluasinya lebih.

Jadi paling tidak, tujuh item ini lebih kita tingkatkan. Saya kira itu. Protokol covid-19 juga,” tutur mantan anggota DPR RI itu.

Menurutnya dengan peningkatan pengawasan, monitoring dan sosialisasi protokol covid-19 selama PSBB Transisi, masyarakat akan sadar terkait pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan.

“Jadi masyarakat tahu bahwa ini bukan pelonggaran sebetulnya. Ada kesempatan, tapi sebenarnya harus lebih disiplin,” ungkap politikus Partai Gerindra itu. (Red)