Kurangnya Pemerataan Keringanan Biaya Pendidikan dari Pemerintah

Bogor Now

KORANBOGOR.com,YOGYAKARTA-Pendidkan  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar didik (mendidik),yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.

Sebagai Tokoh Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara sebagai peletak dasar yang kuat pendidkan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut: 

Ki Hajar Dewantara (dalam Batosai, 1997:14) mengatakan bahwa, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam ajaran  Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.

Dari pengertian pendidikan di atas, secara singkat pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti atau terjadi sepanjang hayat yaitu mulai dari sejak lahir hingga akhir hayat.

Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) merupakan subjek dari pendidikan.

Karena merupakan subjek di dalam pendidikan, maka manusia dituntut suatu tanggung jawab agar mencapai suatu hasil pendidikan yang baik.

Jika memperhatikan bahwa manusia itu sebagai subjek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi.

Maksudnya adalah, manusia sebagai subjek pendidikan harus bebas untuk “ada” sebagai dirinya yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggungjawab.

.Pendidikan merupakan hak yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Hak untuk memperoleh pendidikan ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Namun realisasinya saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang masih belum dapat mengenyam dunia pendidikan, terutama pada anak-anak.

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa).

Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa).

Sehingga tidak jarang kita menjumpai anak kecil yang dalam usianya telah meninggalkan pendidikan, hal ini kebanyakan karena faktor ekonomi keluarganya.

Banyak anak yang dalam usia produktif untuk menerima materi pembelajaran justru mereka malah mencari pundi-pundi rupiah hanya demi mencukupi sesuap nasi keluarga mereka, bahkan tak segan cukup membantu tetapi mereka juga menjadi tulang punggung keluarganya. 

Permasalahan pendidikan ini memang  tidak pernah terlepas kaitannya dengan pemerintah. Seperti apa yang telah disebutkan di atas bawasannya pendidikan merupakan hak setiap warga negara.

Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus dapat mengatasi dengan bijak, karena anak-anak merupakan generasi penerus yang akan merubah negeri ini menjadi lebih baik. Jika dalam masalah ini saja masih belum dapat diberikan solusi lalu bagaimana nasib negeri ini kelak.

Masalah ini mungkin saja akan terlewati jika pemerintah lebih menyortir lagi dalam penerimaan bantuan yang telah diseleggarakan.

Karena jika ditilik lebih mendalam penerimaan bantuan yang telah diselelnggarakan pemerintah ini malah diterima pada gologan yang bisa dibilang menegah ke atas.

Misalnya saja dalam konteks ini ada saja anak dari kalangan orang berada juga mengajukan Surat Keterangan Miskin (STM) kepada sekolah yang seharusnya tidak diterimanya karena jika dinilai gaji dari orang tuanya atau status dari orang tuanya merupakan orang yang mempunyai pangkat atu bisa dikatakan berada.

Untuk itu seharusnya dalam memilih calon penerima bantuan pemerintah harus mengadakan survei untuk terjun ke lapangan langsung.

Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima pada orang yang tepat atau justru malah salah sasaran. 

Kasus ini mungkin tidak hanya dijumpai sekali duakali tetapi pemerintah sepertinya masih belum mematangkan atau menindak lanjuti kasus tersebut.

Hal ini dapat dikarenakan pusat pendidikan pemerintah yang tertuju pada wilayahnya saja, sehingga pemerataan di wilayah lain khususnya di wilayah terpencil sangat kurang diperhatikan.

Selain itu oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab juga menjadi PR penting bagi pemerintah. Masalah ini memang sangat mengganggu mengingat jika oknum yang melakukan tersebut adalah orang dalam sendiri, sehingga sulit untuk diberantas.

Untuk itu seharusnya pemerintah dapat bekerja sama bersama masyarakat untuk mengurangi kesalahan penerimaan biaya keringanan pendidikan guna memajukan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat juga dapat memajukan pendidikan, misalnya dengan membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu tanpa memungut biaya sepeserpun, namun dengan kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah yang telah diresmikan oleh pemerintah.

(Red/ Penulis: Miftach Syal Syabilla )

Referensi

Kusumawardani, Satya Adhi. 2018. Permasalahan Pendidikan di Indonesia. http://www.rmoljateng.com/read/2018/12/14/15004/Permasalahan-Pendidikan-di-Indonesia- (diakses tanggal 4 Desember 2019).

Batosai, Irvan J. Musrida. Makalah Permasalahan Pendidikan di Indonesia. https://van88.wordpress.com/makalah-permasalahan-pendidikan-di-indonesia/ (diakses tanggal 5 Desember 2019)