Perubahan Kebijakan Pendidikan oleh Menteri Pendidikan yang Baru

Bogor Now

KORANBOGOR.com,YOGYAKARTA-Pergantian Menteri Pendidikan membuat risau masyarakat, adanya 4 perubahan didalam sistem pendidikan di Indonesia. Ada 4 perubahan yang mencakup tentang melonggarkan zonasi, dokumen rencana pembelajaran cukup satu halaman, penghapusan ujian nasional, dan ganti USBN.

Hal ini dilakukan oleh Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan merubah sistem pendidikan 180 derajat. 

Perubahan memperluas zonasi untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar mudah mendapat sekolah yang memiliki kualitas lebih baik.

Misal perluasan zonasi yang awal mulanya dari 10% menjadi 20%.Hal ini berguna bagi calon peserta didik baru (PPDB) dalam menentukan sekolah yang mereka inginkan.

Kebijakan ini untuk memperluas siswa yang berprestasi dalam hal guna memperoleh sekolah yang berkualitas.

 Sekolah berkualitas di Indonesia sangat minim dikarenakan kurangnya pendidik yang kurang profesional.

Tidak  hanya dalam pendidik namun sarana dan pra sarana kurang mendukung dalam proses pembelajaran, terutama di daerah yang terpencil.

Maka dari itu, kebijakan dibuat menteri pendidikan yang baru guna untuk menyetarakan di Indonesia.  

Perubahan yang kedua yaitu rencana pembelajaran cukup satu halaman. Pernyataan ini kurang dapat diterima karena dalam sekolah tidak hanya dapat dinilai dengan satu lembar kertas. Hal ini perlu dikoreksi oleh menteri pendidikan guna memberikan kebijakan yang lebih dapat dicakup oleh aspek-aspek yang lain. 

 Perubahan yang selanjutnya yaitu penghapusan ujian nasional. Perubahan ini mungkin dapat diterima tetapi dengan beberapa syarat.

Syarat tersebut meliputi dari penilaian guru harus memiliki aspek yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

Ketiga aspek ini gunanya untuk mengasah kemampuan anak dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, pemahaman dalam pengetahuan dan lain-lain. 

Perubahan yang terakhir yaitu ganti USBN, hal ini dilakukan untuk mengubah kebijakan USBN. USBN diganti guna membebaskan guru dalam penilaian sekolah agar ketrampilan guru dalam penilaian lebih kreatif dan inovatif. USBN diganti karena anggaran dari USBN akan digunakan untuk memperbaiki kualitas guru di Indonesia.

(Red/  Erlanisa Aulia Rahma, sekolah : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  )