PRO-KONTRA TENTANG RENCANA PENGHAPUSAN UJIAN NASIONAL

Bogor Now

KORANBOGOR.com,YOFYAKARTA-Ujian Nasional merupakan system evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secra nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus penerus.

Akan tetapi dengan adanya rencana penghapusan Ujian Nasioanal yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003.

Secara aturan tersebut jika Ujian Nasional di hapuskan berarti semua peraturan yang dulu telah dilaksanakan secara baik dan sistematis akan diubah sesuai dengan isu yang berkembang saat ini. Kalau kita menganut system pendidikan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 kita ini menganut system pendidikan standar.

System pendidikan standar sebagai kriteria maksismal untuk mejadi parameter penilai pendidikan nasional ini.

Untuk menilai keberhasilan system pendidikan standar itu dilakuakn evaluasi dengan melakukan Ujian Nasional.

Menurut Ketua Badan Standar Nasional  Pendidikan (BSNP) Bapak Abdul Mukti Evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran siswa saat ini agar pemerintah mengetahui dan dapat memberikan pembelajarn yang sesuai kemampuan siswa tersebut. Untuk itu agar siswa, guru, dan intansi terkait dapat melakukan evaluasi pembelajaran. 

Akan tetapi menurut Nadiem selaku Mendiknud menyebutkan bahwa Ujian Nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Pelaksanaan penggantian Ujian Nasional tersebut akan dilaksanakan tahun 2021. Dalam wawancara yang dilakukan oleh stasiun TV swasta beliau mengatakan bahwa Penghapusan Ujian Nasional akan dilakukan secacar bertahap.

Pada tahun 2020 akan dilakukan penghapusan USBN dan pada tahun 2021 akan dilakukan penghapusan UN yang akan diganti dengan Ujian Sekolah dan keputusan atau kriteria penilai dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri. Namun, walaupun menyerahkan semua keputusan terhadap pihak sekolah namun Ujian tersebut tetap berlandaskan peraturan nasional yang telah ditetapkan. 

Menurut saya dilakukannya pengahapusan Ujian Nasional itu tidak tepat karena dengan pengahapusan Ujian Nasional itu kita tidak bias mengetahui tingkat kepahaman siswa terhadap pembeljaran yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Jika ada penghapusan Ujian Nasioanal itu guru akan lebih sulit untuk menilai pembelajarn siswa tersbut apakah dia sudah berhasil untuk menyampaikan materi tersebut atau pun tidak guru akan lebih sulit mengetahuainya.

Jadi lebih baik jangan dihapusakan agar pemerintah berserta pihak terkait (guru dan siswa) akan dapat mengevaluasi dengan baik dan tahu cara mengatsinya. 

(Red/penulis: Verawati Anandita Pristanti dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa )