Kejagung Bakal Menetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim 2011-2016

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011-2016 senilai Rp 229 miliar.

Namun, Kejagung baru mengambil langkah tersebut setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. “Tim penyidik (masih) mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangkanya,” kata Adi saat dikonfirmasi, Minggu (25/2).

Menurut Adi, pengumpulan alat bukti itu dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti. Hal itu dilakukan semata-mata guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Namun, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu belum bersedia membeberkan calon tersangka korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. “Tunggu saja, tim penyidik masih bekerja untuk mengumpulkan alat-alat buktinya,” tukasnya.

Peningkatan status penyelidikan ke penyidikan kasus pengelolaan dana pensiun tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-14/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018.

Kasus ini bermula saat PT Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan PT Anugerah Pratama Internasional (PT API) dan PT Strategis Management (PT SMS) telah melakukan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT DAJK) dan PT Eurekaa Prima Jakarta (LCGP) yang dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement (repo).

Namun pembelian repo tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun.

“Bahwa akibat dari transaksi repo, dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp 229.883.141.293 akibat tidak bisa dikembalikan oleh PT Anugerah Pratama Internasional dan PT Strategis Management,” jelas Adi.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *