Acara diskusi Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan pada 13 Januari 2024. (Istimewa)
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pengamat ekonomi Faisal Basri melayangkan kritik keras untuk Presiden Joko Widodo yang dianggapnya melanggengkan politik dinasti dan korupsi.
Ia juga menyoroti dampak negatif kebijakan ekonomi pemerintah selama ini, terutama mengenai tingginya utang negara yang akhir 2023 sudah mencapai Rp 8.000 triliun.
Faisal Basri menyampaikan hal ini dalam diskusi Political Economic Outlook 2024 di Tebet,Jakarta Selatan,belum lama ini yang diselenggarakan oleh Komite Gerak Bareng.
Sejumlah pembicara lain seperti Eep Saefullah Fattah (CEO Polmark),Haris Azhar (aktivis HAM),dan Hadi R Purnomo (Direktur LP3ES) juga ikut hadir dan menyampaikan pendapat mereka terkait hal yang sama dari perspektif berbeda.
Komite Gerak Bareng sendiri diinisiasi oleh tiga kelompok relawan dari berbagai afiliasi politik,termasuk Relawan IndonesiAnies (pendukung Anies Baswedan),Relawan Progresif (pendukung Ganjar),dan Jaga Demokrasi, sebuah koalisi masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa di Jabodetabek.
Dalam diskusi, Faisal Basri menegaskan bahwa indeks demokrasi, oligarki dan persepsi korupsi berdiri sejajar dengan kondisi ekonomi.
“Nah, betapa sebetulnya ekonomi juga sudah di ujung tanduk. Pertama ibaratnya ada orang uangnya banyak, pengen punya rumah lima punya mobil mewah tapi pendapatan sedikit.
Nah ini Pak Jokowi,dia gak usaha,(gak) kerja keras supaya bisa punya mobil dan rumah mewah.Tapi dia menyengsarakan Gen Z,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.
“Caranya apa? Bikin IKN,Kereta Cepat.Duitnya gak ada akhirnya dengan utang, utangnya sekarang Rp 8.000 triliun,” sambungnya.
Tahun ini kata Faisal,utang Indonesia diperkirakan akan bertambah Rp 700 triliun utang baru.Faisal menuturkan,jika nantinya program kerja Jokowi dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,ia khawatir,utang Indonesia bisa mencapai Rp 15 ribu triliun.
“Apakah yang bayar mereka? Bukan,karena utangnya ini 10 hingga 30 tahun. Yang bayar kita dan anak cucu kita,” kata Faisal.
Sementara itu,Ilham Akbar dari Komite Gerak Bareng menyatakan tujuan diskusi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa demokrasi serta reformasi tetap berada di jalur yang benar.
“Kami menyadari ada situasi yang sedang tidak baik-baik saja dan ikhtiar kami ini ikhtiar kecil untuk menyalakan lilin kesadaran.
Walaupun nyalanya kecil, diharapkan ini tetap bisa menyala di hati kita agar terus setia memperjuangkan apa yang kita sebut cita-cita reformasi.
Ada yang lebih penting dari memenangkan capres kita,yaitu memastikan bahwa demokrasi dan reformasi tetap on the track,” kata Ilham.