OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gotong Royong Di Kab Subang

Bisnis

KORANBOGOR.com,BANDUNG-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang. Otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan itu menilai performa bank tersebut tak bisa ditolong lagi.

“Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan permasalahan internal BPRS yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali BPRS tersebut,” kata Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat: Triana Gunawan dalam keterangannya, Jumat (5/6).

Dijelaskan, kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk itu disebabkan penyaluran pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebelumnya, BPRS tersebut sudah ditetapkan sebagai bank dengan status Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) sejak Juli lalu.

Langkah tersebut tak terlepas dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 4 persen dan tingkat kesehatan bank yang tergolong Tidak Sehat. Semula, upaya itu diharapkan bisa mendorong pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan.

Hanya saja, hingga batas waktu yang ditentukan, ikhtiar penyehatan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 12 persen, ternyata tidak terealisasi.

Pasca pencabutan, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi. OJK mengimbau nasabah BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.(Red)