Permendag 92/2020 Memacu Perdagangan Antarpulau

Bisnis Bogor Now

KORANBOGOR.com, JAKARTA,–Kementerian Perdagangan meluncurkan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau upaya untuk terus menata aktivitas perdagangan antar pulau dengan penerapan ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE).

Permendag No.92 Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 November 2020 ini akan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, yaitu pada 10 November 2021.

Adapun peluncuran Permendag No. 92 Tahun 2020 dilakukan, Kamis (10.12/20),di Kantor Kementerian Perdagangan dan dilakukan secara virtual.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di tempat terpisah mengungkapkan, Permendag ini sebagai revisi Permendag No. 29 Tahun 2017 yang dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan perdagangan antar pulau dengan penerapan NLE, sehingga meningkatkan integrasi pasar dalam negeri.

“Dengan diundangkannya peraturan ini, pemilik muatan (cargo owner) memiliki kewajiban menyampaikan laporan daftar muatan, yang sebelumnya dikenal dengan manifes domestik. Penyampaian data perdagangan antar pulau kepada Kemendag dapat dilakukan pelaku usaha secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Kementerian Keuangan sebelum barang dimuat ke kapal,’’ ulas Agus Suparmanto.

Data tersebut, ucap Mendag Agus, juga dapat diakses melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) Kemendag yang terintegrasi dengan SINSW.

“Kami optimistis, dengan kerja keras dan sinergi antar kementerian/lembaga, daftar muatan antarpulau akan membantu kita menciptakan data perdagangan dalam negeri yang valid seperti halnya data ekspor-impor,”.

Kementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto, yang memimpin acara peluncuran Permendag No. 92/2020 menegaskan, data perdagangan antar pulau ini dapat digunakan bersama.

“Data ini menjadi satu data yang dikelola dan digunakan bersama oleh seluruh K/L, sehingga membantu mengurangi ego maupun tumpang tindih peraturan antar sektor. Data dari daftar muatan antar pulau tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi penerbitan shipping instruction oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi (PJPT)/forwarder,” ujar Suhanto.

Menurut Suhanto, Permendag ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Inpres ini bertujuan membenahi dan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional sistem logistik dan optimalisasi perdagangan.

Kata Suhanto melanjutkan, Permendag No. 92/2020 ini juga merupakan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 23 ayat (1) mengenai integrasi pasar dalam negeri.

Sesuai amanat Inpres No. 5 Tahun 2020, optimalisasiy perdagangan antar pulau memerlukan adanya harmonisasi kebijakan dan kolaborasi sistem antar-K/L.

“Kewajiban penyampaian daftar muatan antar pulau yang tercantum dalam Permendag ini merupakan salah satu wujud kolaborasi pengaturan dan sistem dimaksud,’tutur Suhanto.

Dia mengharapkan, kolaborasi ini dapat membantu mengoptimalkan perdagangan antar pulau ,sehingga tidak terjadi kesenjangan harga dan ketersediaan barang antar wilayah menjadi terjamin.

“Dengan sistem logistik yang terintegrasi, pemerintah dapat dengan mudah memantau dan mengawasi barang yang didistribusikan melalui antarpulau. Selain itu, ini juga dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri dan mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,”tegas Suhanto.

Sementara itu, Direkturr Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra, menambahkan,kewajiban penyampaian daftar muatan berlaku untuk semua barang yang diperdagangkan secara antar pulau.

“Kewajiban penyampaian daftar muatan nantinya berlaku untuk semua barang yang diperdagangkan secara antar pulau, termasuk asal impor dan ditujukan untuk ekspor,namun singgah di pelabuhan domestik terlebih dahulu,”jelasnya.