Anggota Komisi X DPR RI : Kebijakan PPDB Zonasi Tidak Bisa Disamaratakan

Pendidikan

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Masa pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2019/2020 sudah dimulai. Skema Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) 2019 banyak menuai protes dari berbagai pihak. Salah satunya masyarakat mengeluhkan kuota skema zonasi yang dinilai tidak seimbang dengan kuota jalur prestasi dan perpindahan orangtua/wali.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, PPDB yang diatur dalam Permendikbud 51 tahun 2018 dengan kuota 90% berbasis zonasi, 5 persen prestasi, dan 5 persen untuk perpindahan orang tua atau wali tujuannya baik. Tetapi, untuk diterapkan di Indonesia secara serentak seperti saat ini membutuhkan waktu.

Menurut Ferdiansyah, kondisi Indonesia ini tidak dapat disamaratakan. Harus dilakukan bertahap seperti penerapan kurikulum 2013 (K-13) atau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer(UNBK). Dalam hal ini, zonasi PPDB harus diterapkan bertahap membutuhkan waktu kurang lebih lima atau enam tahun.

“Dengan kondisi Indonesia saat ini, PPDB berbasis zonasi tidak dapat disamaratakan. Jadi pendekatannya tidak bisa serta-merta perlu dikaji kembali pasal-pasal pada Permendikud 51 ini,” kata politisi partai Golongan Karya(Golkar) ini saat berdiskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan di Gedung DPR RI, Senin(17/6/2019).

Menurut Ferdiansyah, menerapkan kebijakan nasional secara serentak apabila pendidikan Indonesia sudah merata dari dari indikator kesiapan sarana prasarana (sarpras) dan guru sehingga penerapan kebijakan zonasi tidak akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah harus membuat peta jalan pendidikan terkait dengan dua indikator tersebut. Lalu dilanjutkan dengan zonasi PPDB.

Pada kesempatan sama, Ferdiansyah menilai kisruh PPDB ini karena dalam membuat kebijakan nasional Kemdikbud tidak berdiskusi dengan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini, DPR Komisi X. Pasalnya, perumusan kebijakan zonasi ini diakui Ferdiansyah tidak melibatkan legislatif. Sehingga minim sosialisasi dan masyarakat panik dengan kebijakan tiba-tiba.

Ferdiansyah menyebut belum terlambat untuk mencegah kegaduhan di lapangan dengan cara merevisi kembali Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan menambah pasal tambahan Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu wilayah agar skema zonasi ini tidak kaku yakni daerah dan sekolah diberi keleluasaan sehingga kebijakan PPDB ini disesuaikan situasi.

Dalam hal ini, angka untuk setiap skema diberi kisaran tidak ada patokan seperti saat ini. Semisalnya, untuk kuota zonasi berkisar pada 87-91 persen, untuk jalur berprestasi dan perpindahan orangtua 4-7 persen yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan begitu, tidak menimbulkan masalah seperti saat ini.

“Kalau saya bilang jangan dibuat kaku, Indonesia ini dinamis dilihat dari kondisi daerah masing-masing dengan syarat pemda (pemerintah daerah) bisa mempertanggungjawabkan, sehingga ada kesepakatan dan sanksi yang berlaku apabila menyelenggarakan berbeda dari kesepakatan,” ujarnya.

Menurut Ferdiansyah jangan dibuat kaku, semisalnya pada suatu zonasi rasio siswa ditetapkan 28 orang, apabila ada kelebihan dua siswa di zona tersebut maka tidak mungkin menambahkan ruang kelas baru atau menyarankan siswa tersebut ke zona yang lain. Tapi, memberi kelonggaran kepada calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di zonasi tersebut.

“Enggak memungkinkan gara-gara kelebihan dua siswa harus mendirikan rombel baru atau dipindahkan ke sekolah yang jauh dari zonasi secara zonasi terdekat sudah penuh,” ujarnya.

Ia juga menyebut, penerimaan PPDB secara zonasi yang melibatkan dua daerah atau antarprovinsi perlu dievaluasi. Pasalnya, administratif menyangkut data siswa. Apabila siswa tersebut termasuk siswa miskin maka ia akan mendapat kebijakan untuk siswa miskin. Tapi, apabila tidak ada keselarasan data akan sulit mendapatkan haknya.

Merevisi Permendikbud PPBD ini, kata Ferdiansyah hanya membutuhkan waktu sepekan dengan syarat pemerintah melakukan pendekatan dengan pihak terkait untuk merampungkan revisi tersebut. “Revisi Permendikbud ini tidak lama asal bagaimana pendekatannya,”papar Ferdiansyah. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.