KORANBOGOR.COM, BOGOR - “Masih ada sebagian penyelenggara negara tidak Paham akan aturan hukum yang berlaku padahal sudah sangat jelas dalam rumusan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945,” tegas Menteri Hukum Dan HAM Patriali Akbar, SH, MHUM dalam dialog interaktif jelang Mukhtamar ke X1V Pemuda Muhammadiyah dengan tema peranan Generasi Muda Dalam Penegakan Hukum dan HAM di Gedung Balaikota Bogor, Sabtu (3/04/2010).

Lebih lanjut Patrialis mengatakan disamping selain sebagai negara hokum juga sebagai negara demokratris seperti dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan, bahwa kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar. “Itu bermakna bahwa Indonesia sebagai negara demokratis,“ tandas Patrialis.

Selain itu, kata Patrialis bahwa Indonesia negara yang demokratis yang berlandaskan hukum, dan Indonesia negara hukum yang didasari pada demokratis. Sehingga merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena menjadi landasan filosofis untuk semua orang dalam melaksanakan pemerintahan dan kenegaraan dimanapun berada, baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah.

“Sayangnya, landasan filosofis itu sungguh memprihatinkan, karena tidak banyak difahami oleh para penyelenggara negara, baik mereka yang berada di kalangan Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif,“ tandasnya.

Mengenai soal Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia Patrialis Akbar mengatakan, "meskipun negara Indonesia telah memberikan pengakuan sepenuhnya HAM, tetapi hak yang dimiliki bangsa Indonesia tidak universal sebagaimana HAM di negara-negara liberal dan kapatalis. Indonesia adalah negara timur yang spesifik dalam penegakan HAM, artinya HAM bukan sebebas-bebasnya, akan tetapi harus diikuti dengan kewajiban Azasi Manusia. Tapi, banyak orang yang tidak paham mengartikan HAM di Indonesia, termasuk para pembesar yang ada di negeri ini. Bayangkan, ketika negara mengatur kehidupan fornografi harus teratur dan tertib mereka menggugatnya, karena mereka ingin hidup sebebas-bebasnya, dengan membiarkan orang menggunakan seks sebebas-bebasnya, sehingga Undang–Undang Pornografi digugat ke Mahkamah Konstitusi,“ jelasnya.

Sementara itu walikota Bogor yang diwakili Asisten Tata Praja Ade Syarif Hidayat ketika membuka dialog interaktif ini mengatakan, fenomena peristiwa hukum yang terungkap dalam pemberitaan dimedia membuat prihatin, pemberitaan buruk tentang hukum seolah datang dan muncul tidak pernah berhenti dan semuanya mencerminkan adanya sebuah tantangan besar dalam pembangunan hukum.

“Sebagai generasi muda harus ikut berperan membangun tantangan-tantangan hukum yang berkualitas, hukum yang berdiri tegak dengan kewibawaannya, hukum yang berlaku adil untuk semua orang dan hukum yang mampu melindungi setiap warga negara dan setiap kemungkinan penyalahgunaannya,"ungkap Ade sambil menambahkan perlunya dipertahankan dan diperjuangkan nilai-nilai idiealisme tersebut sebab dengan kekuatan idealisme itulah dapat melaksanakan berbangsa negara yang maju terhormat dan bermartabat. (aguy/aldy)