Ketua STIEAD: Refleksi Hari Kemerdekaan.

spr4shot_79KORANBOGOR.com,JAKARTA-Hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus, tiap tahunnya rutin diperingati melalui aktifitas “tujuhbelasan”. Seperti, upacara pengibaran bendera ataupun lomba-lomba yang selalu dijalankan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Dalam konteks memperingati, hal tersebut boleh-boleh saja, tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, sejogjanya bahwa peringatan hari kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai momentum untuk kembali mengingat akan merdeka itu sendiri, secara hakiki.

Seperti yang diungkap Dr. Mukhaer Pakkanna, MM., selaku Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Melalui keterangan resmi yang dibuatnya pada Rabu (9/8/2017), jelang hari kemerdekaan Indonesia, Ia justru sedih melihat kondisi Negara yang sudah berusia 72 tahun.

Ada banyak fakta sosial yang terjadi dan condong menempatkan rakyat pada posisi korban. “Di Negara yang sudah merdeka, rakyat ndonesia justru belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan,” tegasnya.

Mukhaer yang juga sebagai Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM) berkata, “Sebagai warga negara RI, saya miris melihat iklan masif yang diguyur Grup Lippo di pelbagai media nasional dalam membangun kawasan maha elit Meikarta di Cikarang Bekasi.

Apalagi ada fakta, bahwa Pemeintah Daerah (Pemda) Jawa Barat belum memberikan izin. Bahkan, kawasan RT/RW seluas 500 hektar belum disahkan”.

Seperti  yang direncanakan, kawasan tersebut akan dibangun dengan nilai Rp267 triliun. Menggiurkan bukan? Ditambah lagi untuk mempercantik kawasan, akan dibangun menara-menara yang menjulang tinggi ke langit sebanyak 289 unit. Serta, fasilitas yang nyaman dan mewah dan didukung sistem transportasi terpadu. Sangat mempesona.

“Grup Lippo membangun sebuah “surga” bagi orang-orang berduit, bukan orang-orang melarat dan berkantong tipis. Mirip-mirip tipisnya kantong almarhum yang dibakar hidup-hidup oleh warga di pasar tradisional sekitar kawasan Meikarta pada awal Agustus lalu. Inilah fakta. Fakta yang telanjang bulat. Inilah yang mengonfirmasi bahwa negara mandul alias lumpuh berhadapan dengan pemilik modal raksasa,” imbuh Mukhaer.

Menurutnya, fakta inilah yang mengamini bahwa naga-naga pemiliki modal raksasa ternyata telah menentukan “hitam-putihnya” Republik yang sudah berusia 72 tahun ini.

Naga-naga ini tidak berafilisasi pada Parpol tertentu, tapi mereka “menebar teologi balas budi” kepada penguasa dan calon penguasa. Siapapun dia!.

“Di Amerika, orang Yahudi yang populasinya hanya 7 juta orang, tidak pernah berambisi menjadi Presiden. Tapi kita tahu, siapapun Presidennya di negeri Paman Sam itu, pastilah otak kebijakanya berpihak ke bangsa Yahudi.

Begitu pula kekuasaan naga-naga di Tanah Air tercinta ini. Mereka yg jumlahnya secuil itu, telah menentukan otak kebijakan negeri nan elok indah ini. Quo Vadis memang Republik kita ini,” jelasnya.

Jelang ulang tahun Bung Hatta ke 115 pada 12 Agustus 2017, Mukhaer menuturkan teringat akan tulisan hatta tentang penataan lahan (landreform).

Kata Hatta, “tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang, untuk menindas dan memeras hidup orang banyak”. Bahkan Hatta menambahkan, “tanah tidak boleh lagi menjadi obyek perniagaan yang diperjualbelikan, semata-mata untuk mencari keuntungan”.

Selain Hatta, Mukhaer juga kembali teringat dengan dialog antara Umar bin Khattab dengan Bilal. Seperti yang dinukil Taqyuddin an Nabhani, Umar berkata kepada Bilal; “..bahwa Rasulullah saw tidak akan memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan  kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka ambilah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola dan yang lain (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan”.

“Landreform penting karena tanah adalah faktor produksi yang penting. Alat yang menghasilkan. Baik buruknya penghidupan rakyat tergantung kepada keadaan kepemilikan lahan,” tegasnya.

Diakhir, ia mendorong bahwa sepatutnya kepemilikan tanah di Indonesia semestinya dibatasi. Lahan-lahan harus dikelola dengan baik dan jangan dibiarkan menganggur.

“Penguasaan tanah memang harus dibatasi. Lahan tidak boleh nganggur. Harus diproduktifkan demi  kesejahteraan rakyat. Demi Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila itulah letak sukma dan marwah bangsa kita. Tanpa itu, negeri akan segera diarak keranda ke tiang gantungan sejarah.Wallahu a’l,” pungkasnya.

(REd/Humas dan Media Officer STIE Ahmad Dahlan Jakarta.)

Share this Post :