Jenderal (Purn) Syafruddin Kambo : Saya Menolak Terlibat Politik Praktis

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Waketum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus mantan Wakapolri Jenderal (Purn) Syafruddin Kambo memastikan tidak termasuk dalam rombongan eks Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah,Din Syamsuddin, saat berkunjung ke salah satu partai politik pada Senin, 6 November 2023. Dia menegaskan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kemarin saya sudah bilang ke Pak Din, saya tidak terlibat politik praktis, Dewan Masjid tidak boleh dibawa ke dalam politik, tapi nama saya tetap dimasukkan ke dalam daftar rombongan,” ujar Syafruddin, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (7/11).

Dia menegaskan tak akan hadir dalam pertemuan yang bernuansa politis. Dia pun meminta namanya tidak lagi dibawa-bawa dalam kegiatan politik.

“Sekali lagi saya meminta Pak Din segera meralat ke semua media yang memuat pemberitaan soal kehadiran saya di pertemuan kemarin.

Sekali lagi saya tekankan, dewan masjid tidak boleh terlibat politik, saya pun demikian menolak terlibat di politik praktis,” tutur dia.

Sebelumnya, Din Syamsuddin berkunjung ke kantor salah satu partai politik. Dalam rombongan kunjungan itu, terdapat 15 tokoh, dan Jenderal (Purn) Syafruddin termasuk dalam daftar tersebut.

Usai pensiun dari kepolisian, Jenderal (Purn) Syafruddin lebih banyak bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan berskala nasional maupun internasional.

Sebagai pimpinan ASFA Foundation, dia juga menjalin komunikasi dengan Liga Muslim Dunia untuk membahas perdamaian dunia, pendidikan, dan kemanusiaan.

Bahkan secara khusus Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa mengajak Syafruddin untuk membahas rencana penyelenggaraan Konferensi Cendekiawan Muslim Dunia.

Rencananya, konferensi ini dihadiri para tokoh etnis dan agama dari belahan dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Partai Politik Jangan Munafik, Dulu Setuju Kenaikan PPN Kini Mengkritik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Partai politik (parpol) seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025, bukan...

Berita Terkait