KORANBOGOR>com,JAKARTA-Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani mengatakan bahwa saat ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden yang makin tidak masuk akal.
Menurut dia, survei adalah instrumen pengetahuan dan teknologi penyerap aspirasi masyarakat yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam negara demokratis, termasuk di Indonesia.
Survei juga telah menghubungkan aspirasi publik yang tersumbat dengan para pengambil kebijakan negara, yang selama ini seringkali berjarak.
“Kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei, apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” ucap Ismail dalam keterangannya, Senin (20/11).
Dalam situasi tersebut, Ismail menyayangkan materi-materi yang seharusnya tidak dipromosikan karena bertentangan dengan Konstitusi RI,seperti survei jabatan tiga periode di tahun lalu,survei afirmasi atas politik dinasti yang merusak demokrasi, survei afirmasi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK, dan hal lainnya.
“Di tengah keterbatasan pengetahuan publik atas term-term tersebut, pengambilan sampel secara acak, hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, niretika, dan merusak demokrasi,” kata dia.
Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan bahwa Setara Institute sebagai salah satu lembaga yang juga sering melakukan survei, mengetuk hati para kolega untuk mengembalikan posisi survei sebagaimana tujuan asalnya.
Bukan hanya standar etik yang dipedomani, tetapi juga ada nilai kebajikan yang dipromosikan.
“Demi keadilan Pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan. Langkah ini akan efektif hanya jika dimulai dari Presiden Jokowi,” tutur Ismail. (