Ketua DPR : Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Covid-19 Jelang Akhir Tahun2023

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah dan jajarannya menyiapkan layanan kesehatan menghadapi skenario terburuk lonjakan kasus Covid-19. Menurut Puan,pemerintah dari pusat hingga daerah tidak boleh lengah dan segera mengambil langkah sigap yang dapat memitigasi penyebaran virus Covid-19.

“Meskipun dari laporan tidak ada kenaikan BOR (bed occupancy rate) di rumah-rumah sakit, tetapi pemerintah harus waspada. Saya juga mendorong pemerintah tetap menyiapkan layanan kesehatan agar selalu siap saat menghadapi skenario terburuk.

Ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dalam melindungi masyarakat secara optimal, jangan sampai kita kecolongan, kita tidak ingin kembali seperti saat awal pandemi Covid-19 dulu,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (8/12/2023).

Diketahui, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaporkan peningkatan kasus positif Covid-19 dalam sepekan terakhir. Pada periode 27 November sampai 3 Desember 2023, jumlah kasus positif Covid-19 naik 30% hingga 40% dari minggu sebelumnya yakni periode 20 sampai 26 November.

Meski terjadi kenaikan kasus Covid-19 secara keseluruhan di ibu kota, pasien rawat inap atau di rumah sakit terkait Covid-19 tidak ikut melonjak. Lebih dari 90% kasus yang dilaporkan hanya mengeluhkan gejala ringan.

ADVERTISEMENT

Puan juga meminta pemerintah meningkatkan kembali kegiatan testing, pelacakan kontak, dan isolasi untuk memitigasi penyebaran virus ini. Pemerintah juga perlu memperbanyak sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 kepada masyarakat.

“Testing harus dilakukan secara masif dengan tracing kontak dan active case finding untuk mengidentifikasi dan mengisolasi kasus secara cepat. Berikan juga edukasi yang baik kepada masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus,” imbuh Puan.

Selain itu, Puan mendorong pemerintah untuk menggalakkan kembali imbauan protokol kesehatan 5M kepada masyarakat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Puan menyebut edukasi kepada masyarakat tetap penting walau kini Indonesia sudah berada dalam endemi Covid-19.

Puan juga mendorong untuk memastikan program vaksinasi Covid-19 diperluas dan diintensifkan sebagai prioritas utama. Dia menyebut, ketersediaan vaksin Inavac yang gratis harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan, masyarakat mendapat edukasi bahwa vaksinasi Inavac bisa diakses secara gratis di Puskesmas, baik untuk kebutuhan vaksinasi dosis satu hingga empat. Saya juga mengimbau vaksinasi Covid-19 bagi anak semakin digencarkan kembali sehingga anak-anak kita semakin terlindungi dari penyebaran virus,” jelas Puan.

Apalagi, kata Puan, sebentar lagi masyarakat  memasuki libur Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi hal ini karena diprediksi akan terjadi mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi.

“Di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi, Pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan langkah-langkah yang akurat, termasuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 agar penanganan dapat berjalan efektif,” ungkap dia.

Meskipun demikian, kata Puan, pengendalian Covid-19 tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Menurut Puan, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan terus menjalankan pola hidup sehat. Secara khusus, bagi masyarakat yang akan menjalani liburan akhir tahun agar disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berada di kerumunan.

“Jangan kendur untuk tetap terapkan pola hidup sehat. Meskipun kasus Covid-19 kembali naik, tubuh kita tidak akan mudah terserang virus bila kita menjaga imunitas. Mari jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan secara bersama-sama,” pungkas Puan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Ketua Umum MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Foto: Ketua Umum MUI M Anwar Iskandar ) KORANBOGOR.com,JAKARTA-Mendekati hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Majelis Ulama...

Berita Terkait