Respon Jokowi Soal Data Pertahanan,Ganjar : Data Pertahanan Bisa Diakses di Website Kemenko Polhukam

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka seperti toko kelontong. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut data pertahanan justru terbuka dan bisa diakses melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI.

“Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Ya seperti itu yang saya sampaikan,” kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024) malam.

Ganjar pun kembali menyinggung momen dirinya meminta capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, buka-bukaan soal data pertahanan dalam Pilpres 2024. Namun, kata dia, rivalnya itu tidak lugas menjawab soal data.

“Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab ‘tidak bisa dibuka, Pak’,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka.

“Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan,” kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).

Jokowi menekankan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong.

“Karena ini menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong nggak bisa,” ujarnya.

Dalam debat Pilpres kemarin, dua capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo Subianto.

Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru. Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.

“Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya.

Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya,” kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1).

Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas dan batas usia pesawat.

“Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi,tolong,saya memang telah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi focusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan,” kata Prabowo.


Kembali ke sesi Ganjar menjawab, Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya. Ganjar juga menyebut Prabowo tidak mampu membantah datanya dan tidak mampu menampilkan data.

“Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya.Saya pengin data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya,” kata Ganjar.

“Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah ini.

Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri ke sini. Anda mau bilang angkanya, silakan berdiri ke sini, akan saya tunjukkan,” sambungnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dedi Kurnia Syah : Aneh Jika Budi Arie Tidak Dijadikan Tersangka

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi seharusnya dijadikan tersangka atas kasus dugaan judi online. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia...

Berita Terkait