KORANBOGOR.com,JAKARTA-Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengakui tidak mudah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mineral di Tanah Air. Hal itu disebabkan banyaknya Mafia pertambangan yang dibantu atau disokong oleh pejabat negara. Ia mengetahui itu berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK seminggu lalu mengatakan pertambangan di Indonesia itu banyak sekali ilegalnya dan mafia itu di-backing aparat-aparat dan pejabat,” ujar Mahfud dalam debat kedua capres yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1).
Mahfud megnatakan, berdasarkan pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), ia pernah mengirimkan tim ke lapangan untuk mengecek legalitas izin usaha pertambangan. Nyatanya, pengecekan legalitas dan pencabutan IUP tidak semudah yang dibayangkan.
“Masalahnya, pencabutan IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak,” katanya.
Mahfud menyebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tambang ilegal yang ada di Indonesia saat ini ada di 2.500 lokasi. (Z-11)