KORANBOGOR.com,JAKARTA-Alumni dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengeluarkan Maklumat Selamatkan Demokrasi menjelang Pemilu 2024 yang bakal berlangsung 14 Februari nanti.
Melalui maklumat itu, alumni dan kader HMI mengingatkan bahwa masa depan bangsa ini salah satunya ditentukan oleh kualitas demokrasi, penegakan hukum dan HAM, serta keberpihakan negara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Bangsa ini telah susah payah merebut dan menegakkan demokrasi. Reformasi 1998 adalah titik di mana demokrasi akhirnya menang atas kesewenang-wenangan orde baru,” kata Muhammad Ridho selaku inisiator saat menyampaikan maklumat, dikutip dari siaran pers, Rabu (7/2)
Dia mengatakan bahwa demokrasi di negeri ini direbut dan ditegakkan dengan pengorbanan. Bahkan, tidak terhitung berapa banyak darah pejuang-pejuang yang telah tumpah, ada keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya. Diculik, disiksa, dibunuh, dilenyapkan.
“Sebagian mereka hingga kini masih tak kembali. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Kita tentu tak menghendaki demokrasi kembali ke titik nol. Kita tentu tak akan pernah rela kezaliman kembali berkuasa di negeri ini,” tuturnya.
Menurut Ridho, pemilihan umum yang ada di depan mata harus menjadi pesta demokrasi yang benar benar bisa dinikmati oleh semua lapisan rakyat, bahkan oleh mereka yang terhimpit keadaan.
“Mereka yang terpaksa antre bahan pokok gratis pemberian pemerintah. Orang-orang inilah yang wajib kita bela. Kaum mustadh’afin yang bahkan Tuhan pun berpihak pada mereka,” ucapya menyerukan.
Sebaliknya, lanjut Ridho dalam maklumat itu, pemilu tidak boleh menjadi pesta hanya bagi mereka yang berkuasa, jadi arena balapan liar yang seperti tak ada aturannya. Semua harus diatur agar pesta demokrasi berjalan jujur, adil, dan kredibel.
Dia lantas menyampaikan bahwa belakangan ini publik menyaksikan secara kasat mata bagaimana para elite mempertontonkan atraksi-atraksi politik yang mengangkangi hukum dan etika.
Maka wajar dipertanyakan apakah benar segala proses pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah memang untuk mencapai tujuan demokrasi? Atau jangan-jangan demokrasi hanya dijadikan sebatas slogan untuk menghalalkan tindakan-tindakan anda meraih kuasa secara membabi buta?
Ridho mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah norma Undang-Undang Pemilu mengenai syarat usia capres dan cawapres adalah musibah terbesar yang terpaksa harus diterima bangsa ini.
“Rakyat tak bisa melakukan apa-apa. Setiap penolakan atas putusan ini dihadang dengan satu frasa pamungkas; final dan mengikat. Tak bisa diganggu gugat,” tuturnya.
Tak lama setelah putusan MK tersebut, katanya, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Menurut Ridho, sulit rasanya menganggap dua peristiwa ini tak ada kaitannya sama sekali. Apalagi, publik tahu bahwa ada hubungan keluarga antara Gibran dan ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara itu.
“Sulit untuk menganggap peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri. Itulah mengapa Majelis Kehormatan MK akhirnya memutuskan telah terjadi pelanggaran etika berat dalam putusan mahkamah konstitusi itu,” ujarnya.
Selain itu, baru-baru ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menemukan ada pelanggaran etika yang dilakukan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menerima pendaftaran Prabowo-Gibran.
“Sekali lagi, pelanggaran etika terjadi. Sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa tak ada campur tangan kekuasaan dalam segenap proses ini. Akal sehat kami menolak,” katanya menegaskan.
Alumni dan kader HMI memandang bahwa jelas telah terjadi penyimpangan etika, pembangkangan terselubung terhadap prinsip dasar berbangsa dan bernegara, serta terjadi pengkhianatan terhadap moral demokrasi.
Dia menyebutkan rasanya tak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa sejatinya kecurangan pemilu sudah dimulai secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Dimulai dari intervensi putusan MK demi merekayasa aturan hingga penyelenggara pemilu yang meloloskan begitu saja Gibran menjadi cawapres dengan mengabaikan tata cara kenegaraan yang baik.
“Dugaan keterlibatan kekuasaan yang sewenang-wenang semakin diperkuat lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan publik menyampaikan bahwa tak masalah jika presiden berpihak,” ucapnya.
Jika proses ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan yang ekstrem, alumni dan kader HMI khawatir hasil Pemilu 2024 tidak akan menjadi pemilu yang kredibel. Mereka was-was pesta demokrasi ke depan akan mengalami krisis legitimasi dan rakyat bakal menjadi korban.
“Sekali lagi, jika hal ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan serius maka Pemilu ke depan hanya akan menjadi pesta kaum elite, sementara rakyat tetap terkurung keadaan yang sulit,” demikian Ridho menyampaikan maklumat tersebut.
Pertama, kepada Presiden Joko Widodo, kami menghimbau agar jangan pernah sekali-kali anda berani mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan keluarga.
Kami menuntut agar presiden fokus bekerja menuntaskan masa baktinya dengan khidmat dan bijaksana. Tak perlu ikut campur dalam politik elektoral, apalagi sampai memanfaatkan TNI-Polri serta institusi negara lainnya.
Jangan robohkan hukum dan hak asasi manusia hanya demi ambisi melanjutkan kekuasaan. Semoga masih ada sisa-sisa jiwa negarawan pada diri presiden Joko Widodo.
Untuk itu, tolong perbaiki kerusakan demokrasi yang sudah terlanjur terjadi ini sebelum kian terlambat. Sebelum Demokrasi benar-benar runtuh di negeri ini, mari Selamatkan Demokrasi!
Kedua, kepada segenap keluarga besar HMI, kader dan alumni kami juga menghimbau. Mari kita semua sama-sama kembali pada khitah perjuangan HMI. Mari sama-sama kita ingat doktrin independensi yang menjadi sendi himpunan hingga saat ini. Bukankah kita semua
pernah berjanji saat pertama kali dikukuhkan sebagai anggota himpunan;
“INNA SHOLAATI, WANUSUKI, WAMAHYAAYA, WAMAMATI, LILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN” “Sesungguhnya Sholatku, Perjuanganku, Hidup dan Matiku, hanya untuk ALLAH Tuhan seru sekalian alam”.
Maka perjuangan menyelamatkan demokrasi adalah kewajiban sejarah kita semua sebagai kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jangan pertaruhkan nasib bangsa ini hanya demi kepentingan pragmatis sesaat. Jangan korbankan rakyat negeri ini hanya demi ambisi kekuasaan yang menindas. Karena jika hal itu terjadi, sejatinya prinsip dan nilai dasar himpunan telah dihancurkan sendiri oleh kita yang berhimpun di dalamnya.
Kepada para kader HMI, jangan diam. Tujuan kita berhimpun adalah untuk menegakkan perjuangan demi umat dan bangsa. Diamnya kader HMI atas kezaliman yang ada di depan mata adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur himpunan.