MENTERI LUAR NEGERI AUSTRALIA : Pendanaan Baru Untuk Kemitraan Maritim di Asia Tenggara

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemerintah Australia akan menginvestasikan 64 juta dolar Australia selama empat tahun ke depan, termasuk 40 juta dolar Australia dalam bentuk pendanaan baru, untuk meningkatkan Kemitraan Maritim Australia di Asia Tenggara.

Komitmen baru ini, yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024, akan memperluas kerja sama maritim Australia dengan mitra regional dan berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran di kawasan, serta sejalan dengan prioritas negara-negara Asia Tenggara.

Australia akan memperluas kerja sama pemerintah dan kelembagaan dengan mitra-mitra di Asia Tenggara melalui kegiatan maritim praktis.

Hal ini mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan, dan berbagi teknologi. Contoh kemitraan saat ini meliputi:

  • melestarikan terumbu karang melalui Australian Institute for Marine Science
  • penegakan hukum maritim dan kesadaran wilayah melalui Australian Border Force
  • pemetaan geospasial melalui Geoscience Australia
  • tata kelola lingkungan laut melalui Australian Centre for International Agricultural Research; dan
  • perlindungan laut melalui Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan dan Air.

Kerja sama ini mendukung ASEAN Maritime Outlook dan pilar kemaritiman dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Australia bekerja sama erat dengan mitra-mitra di Asia Tenggara untuk merespons tantangan maritim bersama dan menegakkan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.

Kami akan terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yang meliputi penegakan hukum, kesadaran wilayah, sumber daya laut yang berkelanjutan, perlindungan dan konservasi laut, serta penegakan hukum laut.

Pertanyaan Mediapublic-affairs-jakt@dfat.gov.au

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada 2024 : 312 Perkara Hasil Pilkada Digugat Ke Mahkamah Konstitusi

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) jumlahnya sangat banyak, mencapai 312 perkara. Demikian...

Berita Terkait