KORANBOGOR.com,SURABAYA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mengusulkan agar Presiden ke-2 RI Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Usulan itu disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Moordiati mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan usulan tersebut.
Dia menilai Soeharto memang berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras dan dikenal dengan berbagai pembangunan fisik, tetapi ada sisi lain yang perlu diperhitungkan.
“Dalam pandangan akademisi, ada berbagai nilai yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional.
Selain jasa, perlu melihat konteks yang lebih luas tentang kontribusi dan dampak kepemimpinannya,” kata Moordiati.
Staf di international office di fakultas ilmu budaya itu menyebut meski banyak pengikutnya yang merindukan era Soeharto, terdapat kekhawatiran akan relevansi simbol-simbol budaya yang Soeharto representasikan.
“Bagi sebagian orang, Pak Harto memang merepresentasikan simbol ke-Jawa-an yang kental. Dia berhasil menampilkan budaya Jawa dalam lingkup nasional, yang bisa dianggap sebagai jawasentris,” ujar dia
Namun, hal itu menjadi pertimbangan apakah kehadiran simbol budaya itu bisa diterima secara luas dalam kerangka pahlawan nasional.
Menurutnya, kontribusi Soeharto bisa lebih kontekstual jika dinilai dalam lingkup pahlawan pembangunan, bukan sebagai bapak bangsa.
“Contoh real zamannya Pak harto yang berkuasa selama 32 tahun itu tidak ada satupun anaknya yang diusulkan masuk di jalur birokrat. Artinya, Pak Soeharto itu tidak pernah melanggar aturan demokratis. Nah, itu yang menorehkan sejarah buat orang-orang pengikut soeharto,” katanya.
Dia menilai perlunya melihat kembali apa yang menjadi warisan pembangunan beliau saat ini dan apakah itu masih relevan dengan pembangunan zaman sekarang.
“Semua ini adalah pertimbangan penting yang harus diperhatikan dalam mengusulkan beliau sebagai Pahlawan Nasional,” jelasnya.
Moordiati yang kini menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ilmu Budaya di Unair menyatakan usulan tersebut tentunya akan menjadi bahan diskusi yang panjang di kalangan masyarakat, akademisi, dan politisi, mengingat perjalanan sejarah dan kontribusi Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia.
Walakin, dia mengatakan usulan ini sah secara politis karena Golkar ingin memberikan legitimasi terhadap kontribusi Soeharto dalam membesarkan partai.
“Pak Harto adalah tokoh pertama yang membawa Golkar menjadi besar. Jika usulan ini muncul dari Partai Golkar, tentu tidak ada masalah,” ucapnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Kebijakan Publik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Alim Basa Tualeka mengatakan bahwa pengusulan nama Soeharto oleh Golkar ini sebagai sebuah ungkapan terimakasih dari partai Golkar atas kiprah soeharto.
Dia menilai kiprah soeharto yang selalu memegang teguh administrasi negara menjadi legacy bagi soeharto untuk bisa diusulkan menjadi pahlawan selain sebagai bapak pembangunan.
“Dalam kacamata saya pengusulan nama soeharto ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan pak Soeharto yang selalu melangkah mengutamakan kebijakan negara,” kata Alim.