DPR : Penggalian Tambang dan Penggundulan Hutan Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di Sukabumi

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Penggalian tambang dan kerusakan hutan ditengarai sebagai penyebab bencana banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diminta untuk mengevaluasi kegiatan tambang dan penebangan pohon-pohon di daerah hulu agar bencana bisa dihindarkan.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa meminta dilakukan evaluasi terhadap perizinan tambang yang dapat merusak hutan hingga mengakibatkan bencana.

Ia menyoroti bencana banjir bandang pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa.

“Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan harus dievaluasi. Kita tidak bisa membiarkan bencana seperti ini terus terjadi akibat perusakan lingkungan,” ujar Saan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Saan menyatakan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menemukan adanya dugaan keterlibatan aktivitas tambang dan penebangan pohon sebagai pemicu bencana.

Ia menyebut pentingnya Pemerintah melakukan pengaturan ulang tata kelola lingkungan di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan wilayah lain.

“Maka sekali lagi terkait pengaturan terutama perizinan dan sebagainya yang membahayakan masa depan lingkungan. Dan berujung membahayakan warga penting untuk dikaji ulang, dipikirkan ulang sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang,” katanya.

Saan menambahkan, DPR terutama Komisi IV yang membidangi lingkungan akan terus mengawal penataan tambang di Indonesia.

Ia juga menyebut akan mendorong evaluasi perizinan tambang di wilayah rawan bencana.

“Bukit dan gunung di Sukabumi yang dijadikan lokasi tambang,seperti galian C,harus ditata ulang. Komisi terkait bersama kementerian harus mengevaluasi perizinan yang berpotensi merusak lingkungan,” ucapnya.

Dalam peristiwa terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mengungkapkan 20.629 warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sukabumi Jawa Barat. Sebanyak 3.464 warga mengungsi akibat bencana tersebut.

Terdapat peningkatan jumlah warga terdampak sebanyak 10.455 warga dan yang mengungsi bertambah sebanyak 476 warga yang tersebar di 184 desa, di 39 kecamatan di wilayah Sukabumi.

“Perubahan data ini bisa terjadi dikarenakan pergerakan data masih sangat dinamis,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Dilaporkan sebanyak 1.605 rumah Rusak Ringan (RR), 1.829 rumah Rusak Sedang (RS), dan 2.058 rumah Rusak Berat (RB).

Pemkab Sukabumi menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung mulai 11 Desember hingga 17 Desember 2024.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau Sukabumi untuk memastikan stok logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi cukup.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

BSI Maslahat Jalankan Program Pesantren Sehat di Yayasan Tijarotal Lantabur Palembang

KORANBOGOR.com,PALEMBANG-Kantor PerwakilanBSI Maslahat Palembang melaksanakan Program Pesantren Sehat 2025 selama dua hari pada 10-11 Januari 2025 di Yayasan Tijarotal...

Berita Terkait