Foto: Presiden Prabowo Subianto saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian,Jakarta,Senin,3 Februari 2025.) (Istimewa)
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pihak-pihak yang merugikan petani, terutama terkait harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Pernyataan tegas ini disampaikan saat Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).
“Saya ulangi, Rp 6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara orang kecil selalu dikorbankan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha penggilingan padi yang mencoba memainkan harga gabah. Menurutnya, ada indikasi oknum tertentu masih berupaya menekan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani serta menghambat program swasembada pangan nasional.
“Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tetapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” tegasnya.
Menurut Prabowo, tekanan harga gabah saat panen melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.
“Ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pelanggaran terhadap HPP gabah 2025 sebesar Rp 6.500 per kg yang ditetapkan Presiden Prabowo akan ditindak secara hukum.
“Jika ada yang menjual gabah di bawah HPP yang sudah ditetapkan pemerintah, maka aparat penegak hukum akan mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi Kemenko Pangan, Jumat (31/1/2025).
Zulhas juga menekankan penyerapan gabah pada puncak panen raya Februari-April 2025 harus optimal, dengan target setidaknya 3 juta ton beras.
Untuk memastikan penyerapan gabah sesuai HPP, Zulhas menyatakan pemerintah akan melibatkan TNI-Polri, khususnya Babinsa dan binmas di desa-desa. “Bulog, TNI, dan Polri akan bersama-sama memastikan harga gabah terserap dengan harga yang sudah ditentukan. Kita harus mencapai target serapan minimal 3 juta ton beras,” jelasnya.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan HPP Gabah sebesar Rp 6.500 per kg bertujuan melindungi kesejahteraan petani dan memastikan kedaulatan pangan nasional.
Pemerintah akan bertindak tegas terhadap spekulan dan pihak yang mencoba menekan harga gabah 2025 yang sudah ditetampkan Rp 6.500 per kg oleh Presiden Prabowo. Dukungan dari TNI-Polri serta Bulog juga diharapkan dapat membantu penyerapan gabah secara optimal di musim panen raya Februari-April 2025.