KORANBOGOR.com,JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Nevi Zuairina menyesalkan langkah pemerintah yang membatasi distribusi gas elpiji subsidi 3 kg ke pedagang eceran tidak disosialisasikan dengan baik.
“Penerapan kebijakan ini terkesan mendadak tanpa sosialisasi yang bagus, sehingga pengecer tidak siap untuk mengurus NIB sebagai persyaratan menjadi sub-penyalur resmi,” kata dia saat dihubungi, Senin (3/2).
Anggota Fraksi PKS ini menilai kebijakan penjualan elpiji 3 kg lewat pangkalan (sub-penyalur) resmi ini sudah cukup bagus. Sebab, bisa lebih tepat sasaran dan mencegah adanya permainan harga yang kadang dilakukan oleh pengecer yang menjual di atas Harga Eeran Tertinggi (HET).
Namun, tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentu akan menimbulkan masalah baru.
“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah menunda dulu kebijakan ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan menyosialisasikan kebijakan ini lebih masif dan melakukan pendampingan terhadap pengecer agar bisa naik kelas menjadi sub-penyalur resmi dan bisa menjual elpiji 3 kg lagi,” kata Nevi.
Keberadaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram sulit ditemukan di pasaran.
Hal itu dirasakan oleh sejumlah masyarakat wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan akhir-akhir ini.
Salah satu warga, Wawan (37) mengaku sulit mendapatkan gas LPG 3 kilogram untuk memasak sejak pekan lalu.”Susah, di warung tidak ada, akhirnya beli pangkalan gas, jauh dari rumah,” ujar Wawan kepada JPNN.com, di Jakarta, Senin (3/2).
Menurut Wawan, harga gas LPG 3 kilogram juga naik menjadi Rp 22 ribu per tabung. Biasanya harganya hanya Rp 19-20 ribu per tabung.
“Pangkalan juga kehabisan, ini sisa satu katanya sudah seminggu lebih belum dikirim,” ucap Wawan.
Wawan menyebut di daerah lain di Jagakarsa, justru ada antrean mengular untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram.
“Di Jagakarsa malah antre, setiap ada yang jual selalu antre. Karena memang lagi susah,” katanya.
