KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terkait teror kepala babi ke jurnalis Tempo mendapat sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Aktivis Centra Initiative sekaligus anggota Koalisi Masyarakat Sipil Al araf mengatakan mereka mengecam sikap Hasan Nasbi.
“Kami mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, atas peristiwa teror kepala babi di kantor Tempo,” tegas Al araf, dalam keterangan resmi, Sabtu 22 Maret 2025.
Pasalnya, pernyataan Hasan Nasbi yang menyuruh memasak kepala babi tersebut dinilai menunjukkan sifat yang tak punya empati. Lebih jauh daripada itu, Hasan Nasbi sepertinya tidak mendukung kebebasan pers.
“Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh “memasak kepala babi” yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers,” tegas Al Araf.
Al Araf menilai, pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden.
Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pernyataan anak buahnya tersebut sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis.
“Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya,” kata Al Araf.
Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah, yang diwakili Kantor Komunikasi Kepresidenan, terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.
“Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keprihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut,” pungkas Al Araf.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan ancaman serius dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan.
“Sudah, dimasak saja,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.