KORANBOGOR.com,YOGYAKARTA-Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap tingkat hunian. PHRI DIY menyebut banyak hotel yang terancam gulung tikar dampak penurunan jumlah wisatawan dan berkurangnya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan tingkat hunian hotel di DIY awalnya masih berada di angka 70-90 persen.
Kemudian, di Januari turun menjadi 40 persen hingga Februari makin merosot. Puncaknya pada Maret tingkat okupansi hanya 5-15 persen. “Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan, banyak hotel tidak akan mampu bertahan,” kata Deddy, Selasa (25/3).
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menegaskan dukungannya terhadap hotel dan restoran di masa efisiensi anggaran ini. “Yang penting kami harus segera mengambil langkah strategis, termasuk berkolaborasi dengan sektor swasta, mengoptimalkan promosi digital dan mencari sumber pendanaan alternatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk terus bertahan dari keterpurukan, PHRI DIY mendorong pemerintah untuk tetap mengadakan rapat di hotel dengan penyesuaian anggaran.
Selanjutnya, PHRI DIY meminta pemerintah memberikan relaksasi pajak serta menawarkan keringanan kredit bagi pengusaha perhotelan. Deddy berharap pemerintah tidak sekadar fokus pada efisiensi anggaran, tetapi ikut memperhatikan dunia perhotelan dan restoran yang terdampak kebijakan tersebut