KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras meningkatnya kampanye anti-mahasiswa yang dilakukan oleh militer.
Dikatakan Gigin, tindakan ini justru merusak citra tentara sebagai penjaga kedaulatan negara dan berpotensi menjadikan mereka sebagai alat politik bersenjata yang dibiayai oleh rakyat.
“Semakin sering tentara melancarkan kampanye anti-mahasiswa demonstran, keberadaannya sebagai penjaga kedaulatan negara akan semakin tenggelam. Citranya pun berubah menjadi kelompok politik bersenjata,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (29/3/2025).
Ia juga memperingatkan bahwa jika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersikeras melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di kancah internasional.
“Bila Prabowo ngotot melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan terkucil dari pergaulan dunia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gigin mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut dapat membuka pintu bagi kelompok-kelompok ilegal untuk semakin menguasai Indonesia.
Ia menyinggung kemungkinan dominasi mafia judi, perdagangan manusia, dan perampokan kekayaan alam di tanah air, mirip dengan kondisi yang terjadi di Kamboja.
“Jika ini terus dibiarkan, maka mafia judi, perdagangan manusia, penjual organ tubuh, dan perampok kekayaan alam akan mendominasi investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kamboja,” tambahnya.
Gigin menyamakan kondisi Indonesia saat ini dengan Myanmar, di mana militer memiliki kendali yang kuat atas kehidupan sipil dan demokrasi terus mengalami kemunduran.
“Indonesia sekarang setara dengan Myanmar, di mana militer menguasai ruang sipil,” kuncinya.
Terpisah, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI.
Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam kritik yang disuarakan mahasiswa.
“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).
Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat. Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.
“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya. Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.
Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi. Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang. Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:
“Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI.”
“RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi.”
“Militer tidak pernah demokratis.”
“Kembalikan militer ke barak.”
“Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial.”
“Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata.”
Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.
“Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!,” seru salah seorang orator. Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.
“Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!” lanjutnya dengan suara lantang. Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.
Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi. Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya. Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar.