KORANBOGOR.com,JAKARTA-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti kesenjangan regulasi antara pekerja pers media massa dan kreator konten digital sebagai salah satu pemicu memburuknya krisis pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media. Ketimpangan aturan ini dinilai menciptakan persaingan tidak seimbang di tengah transformasi digital dan dinamika penyebaran informasi.
Ketua Divisi Ketenagakerjaan AJI, Caesar Akbar, menjelaskan bahwa pekerja media massa terikat pada kode etik jurnalistik, undang-undang, dan regulasi ketat, seperti kewajiban memenuhi unsur 5W+1H serta larangan menyebarkan konten berbau SARA.
Sebaliknya, kreator konten digital beroperasi tanpa regulasi jelas, bahkan kerap menyebarkan hoaks demi viralitas dan keuntungan finansial tanpa konsekuensi hukum yang tegas.
“Kami butuh level playing field antara industri pers dan pelaku media sosial. Media diatur ketat oleh kode etik dan hukum, sementara kreator konten bebas tanpa panduan etik atau sanksi yang jelas,” ujar Caesar, Minggu (11/5/2025).
Situasi ini memperparah dampak PHK massal di industri media. Masyarakat cenderung lebih mudah terpikat oleh informasi viral yang belum terverifikasi, sementara jurnalis profesional terhambat oleh prinsip verifikasi dan etika.
AJI menyebut ketimpangan ini seperti pertarungan antara petinju profesional yang taat aturan dan petarung jalanan yang bebas tanpa batas.
Menurut AJI, regulasi yang tidak setara ini menghambat transformasi media arus utama yang sedang berjuang beradaptasi dengan era digital. Pihaknya mendorong adanya aturan yang lebih adil untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan mendukung keberlanjutan industri media.