Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto,
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didesak untuk melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025, menyusul tanda-tanda perlambatan ekonomi domestik yang dapat mengancam target pertumbuhan nasional.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,8%. Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang ketat dinilai justru dapat menghambat pencapaian target tersebut.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian/lembaga (K/L) telah memangkas pos-pos penting, seperti perjalanan dinas dan rapat kerja luar kantor.
Kebijakan ini berdampak langsung pada sektor pendukung, seperti perhotelan dan transportasi, yang mengalami penurunan okupansi dan operasional. “Banyak sektor yang collapse karena terdampak nuansa belanja hemat ala kementerian,” ujar Eko pada Kamis (28/5/2025).
Eko menambahkan, meskipun efisiensi anggaran penting untuk pengelolaan keuangan negara, kebijakan yang terlalu ketat dapat menekan konsumsi pemerintah, yang pada akhirnya melemahkan industri jasa dan kegiatan ekonomi daerah.
Minimnya agenda kerja kementerian ke luar kota juga turut memengaruhi konsumsi masyarakat, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Indef memperingatkan, tanpa penyesuaian kebijakan, target pertumbuhan ekonomi 5% pada 2026 sulit tercapai. Lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,7% pada 2025-2026. “Wajar kalau mereka pesimis dengan proyeksi 4,7%,” kata Eko.
Untuk mengatasi perlambatan ekonomi, Indef mengusulkan tiga langkah strategis kepada pemerintah:
- Melonggarkan efisiensi anggaran pada sektor yang berdampak langsung pada ekonomi riil.
- Menerbitkan stimulus fiskal untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendukung sektor industri.
- Meningkatkan belanja produktif melalui program pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.
Eko menegaskan, Presiden Prabowo perlu segera menyesuaikan strategi belanja negara agar ekonomi tetap bergerak. Tanpa intervensi yang tepat, ekonomi Indonesia berisiko stagnan di bawah ekspektasi, sehingga mengancam target pertumbuhan yang telah ditetapkan.