Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggola )
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menyoroti rekaman suara yang diduga milik mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Dalam rekaman tersebut, Budi Arie diduga menuding PDI Perjuangan (PDIP) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebagai dalang di balik pemberitaan judi online yang menyeret namanya.
Syahganda menilai rekaman ini memunculkan kecurigaan serius terkait dugaan aliran dana dari praktik judi online ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dugaan itu sangat kuat. Saya 90 persen yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi, terutama menjelang Pilpres,” ujar Syahganda dalam wawancara di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Minggu (1/6/2025).
Untuk mengusut dugaan tersebut, Syahganda mendesak pembentukan tim independen yang ia sebut sebagai “Komisi Kebenaran.” Menurutnya, langkah ini krusial untuk menjernihkan transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. “Ini menyangkut kekuasaan lama dan baru. Harus ada tim khusus untuk memeriksanya secara menyeluruh,” tegasnya.
Syahganda juga mempertanyakan posisi Budi Arie Setiadi yang dinilainya tidak tersentuh dalam kasus judi online. Ia menduga hal ini karena peran Budi Arie dalam pemenangan Prabowo melalui organisasi relawan Projo. “Kenapa Budi Arie tidak tersentuh? Karena dia bagian dari pemenangan Prabowo,” ungkapnya.
Namun, Syahganda menegaskan bahwa Budi Arie seharusnya legawa mundur jika visi politiknya tidak lagi sejalan dengan pemerintahan baru di bawah Prabowo, termasuk dengan visi Asta Cita. “Kalau saya jadi presiden, saya langsung pecat. Prabowo sebagai presiden pasti punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan,” pungkasnya.
Syahganda berharap pembentukan Komisi Kebenaran dapat membawa transparansi dan keadilan dalam mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam skandal judi online, sekaligus memastikan transisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.