KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat aktivitas tambang nikel yang diperkirakan telah berlangsung lama.
Melalui akun X pribadinya, pada Senin, 9 Juni 2025, Jhon mengkritik Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab.
“Kabinet saling lempar batu. Tidak ada yang gentle meminta maaf atas kerusakan di Raja Ampat lalu bertanggung jawab. Padahal, mereka adalah representasi negara,” ujar Jhon Sitorus.
Jhon juga mempertanyakan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menyebut izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat diterbitkan sebelum ia menjabat.
“Bahlil hampir setahun jadi menteri ESDM.
Masa tidak ada warning soal izin tambang nikel di Raja Ampat? Masa tidak ada juga warning dari KemenLH atau Kehutanan? Bukankah antar kementerian sama-sama bermitra?” katanya.
Ia menambahkan, “Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan, mereka baru bicara setelah ketahuan?”
Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, Menteri Bahlil menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa terdapat lima IUP di Raja Ampat, tetapi hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk. IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada 2017, dengan operasi dimulai pada 2018 setelah memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal). Empat IUP lainnya masih dalam tahap eksplorasi.
Namun, aktivitas tambang nikel ini ternyata mengancam kawasan konservasi laut di Raja Ampat. Menanggapi polemik tersebut, Bahlil mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel di kawasan tersebut.