KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran krusial dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),Prof Lili Romli,dalam webinar Forum Insan Cita bertajuk “Peran Pers dalam Membangun Demokrasi dan Supremasi Sipil” pada Senin malam.
Lili menegaskan, bersama legislatif, eksekutif, dan yudikatif,media massa memastikan demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk itu,kemerdekaan pers harus dijaga tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, termasuk penguasa,pemilik media,atau institusi negara.
“Pers yang bebas itu penting,tanpa tekanan atau intervensi dari penguasa,tiga pilar sebelumnya,maupun pemilik media massa,” ujarnya.
Namun, Lili menyoroti kemunduran demokrasi di Indonesia,yang disebut sejumlah aktivis LSM sebagai tanda kembalinya bayang-bayang otoritarianisme.
“Tantangan pers adalah memastikan demokrasi tetap tegak di tengah kondisi ini,” tegasnya.
Ia juga mengkritik minimnya perhatian Dewan Pers terhadap nasib awak media yang diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),terutama mereka yang kritis terhadap dinamika politik nasional.
“Kalau Sritex tidak mau pegawainya di PHK,kenapa Dewan Pers tidak memperhatikan ketika awak media di PHK?” tanyanya.
Lili menekankan bahwa penurunan indeks demokrasi Indonesia menjadi peringatan serius bagi semua pemangku kepentingan,termasuk media,untuk terus memperjuangkan kebebasan pers demi menjaga marwah demokrasi.
“Tantangan media massa adalah menghadapi penurunan indeks demokrasi dan kondisi demokrasi yang terus merosot,” pungkasnya.