Dokumentasi – Terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020-2021 Ivo Wongkaren (kiri) bersiap mengikuti sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.
Salah satu langkah penyidikan dilakukan dengan memeriksa Ivo Wongkaren (IW), terpidana dalam kasus serupa, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (19/6/2025).
“Pemeriksaan dilakukan terhadap IW sebagai pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, seperti dikutip Antara.
Ivo Wongkaren sebelumnya telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 10 Juni 2024.
Ia dijatuhi hukuman penjara 8 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp62,59 miliar subsider 5 tahun kurungan.
Vonis tersebut terkait perkara korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos pada 2020.
Dalam pengembangan penyidikan kasus bansos Presiden ini, KPK juga telah memanggil sejumlah saksi. Pada Senin (16/6), KPK memeriksa seorang direktur berinisial CWU dari PT Tirta Gracia Utama.
Selain itu, pada Selasa (17/6), mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara turut diperiksa. Juliari sendiri sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta pada 23 Agustus 2021.
KPK resmi mengumumkan penyidikan kasus bansos Presiden ini pada 26 Juni 2024. Penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi distribusi bansos di Kemensos pada tahun yang sama.
