Foto: Presiden RI : Prabowo Subianto )
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengatasi kebocoran dana negara, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur. Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran terbesar terjadi pada sektor infrastruktur.
“Pak Presiden melihat salah satu sumber kebocoran adalah proyek infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur kini lebih banyak melibatkan swasta,” ujar Fithra di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Fithra menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti pemerintah mengurangi fokus pada pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, proyek-proyek tersebut kini didorong untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta yang memiliki pengalaman dan perhitungan efisien. “Saat bekerja di PT SMI, saya melihat banyak proposal feasibility studies dari daerah yang perlu diperbaiki, terutama soal efisiensi dan dampak ekonomi,” tambahnya.
Menurut Fithra, kolaborasi dengan swasta diperlukan untuk mengurangi inefisiensi yang kerap terjadi jika proyek dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. “Penganggaran harus lebih efisien melalui kerja sama ini,” jelasnya.
Pada awal 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Kebijakan ini bertujuan meminimalkan kebocoran anggaran, salah satunya dengan merealokasi dana dari sektor tidak produktif ke sektor yang lebih bermanfaat. Contohnya, temuan alokasi anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp44 triliun.
“Presiden bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan anggaran ATK sebesar Rp44 triliun di berbagai kementerian. Setelah ditelusuri, anggaran ini dialihkan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana dana harus memiliki fungsi yang jelas,” ungkap Fithra.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan efisien, dengan melibatkan swasta sebagai mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur.