Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah dan Tinjau Infrastruktur di Sulawesi Tengah

Harus Baca

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk meninjau pembangunan infrastruktur sekaligus menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah. )

KORANBOGOR.com,DONGGALA-Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk meninjau pembangunan infrastruktur serta menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido, AHY mengawali kunjungan dengan meninjau Pelabuhan Donggala sebelum melanjutkan agenda penyerahan sertifikat tanah secara simbolis.

Dalam kunjungan tersebut, AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur merata hingga ke Indonesia Timur, bukan hanya terpusat di Jawa.

“Kami akan menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama kepala daerah se-Sulawesi dan Indonesia Timur untuk menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Peningkatan EkonomiAHY menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis, meliputi aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), dan tanah wakaf. Ia menekankan bahwa sertifikat tanah bukan sekadar dokumen legal, melainkan instrumen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Sertifikat ini harus dimanfaatkan secara produktif, bukan konsumtif. Ini adalah bukti kehadiran negara yang memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi rakyat,” pesannya.Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan melaporkan progres program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulteng telah mencapai 95,5% dari target 5.494 bidang, dengan 4.797 bidang telah selesai.

“Hari ini, dari 4.384 bidang di Donggala, kami serahkan 160 sertifikat. Ini menunjukkan progres yang baik,” ujar Ossy.Rincian Sertifikat yang DiserahkanSertifikat yang diserahkan mencakup:

  • 2 sertifikat saluran irigasi Desa Dolago (Parigi Moutong)
  • 1 sertifikat SMK Negeri Maritim Banggai Laut
  • 35 sertifikat Jalan Lingkar Danau Poso
  • 1 sertifikat Puskesmas Tipo
  • 1 sertifikat SD Negeri 6 Sojol Panggalasiang (Donggala)
  • 4 sertifikat aset Pemkab Parigi Moutong (SMP Satu Atap, Pustu, Puskesmas, kantor camat)
  • 1 sertifikat SMP Negeri 2 Talatako (Tojo Una-Una)
  • 1 sertifikat Kantor Damkar Morowali
  • 1 sertifikat Puskesmas Peleru (Morowali Utara)
  • 1 sertifikat BLK Momunu (Buol)
  • 1 sertifikat SDN Pekkasalo (Tolitoli)
  • 25 sertifikat jalan di Banggai Laut
  • 1 sertifikat Balai Penyuluhan Pertanian Poso
  • 1 sertifikat Kejaksaan Negeri Sigi
  • 1 sertifikat Bandara Banggai Laut
  • 1 sertifikat Pelabuhan Kolonodale
  • 4 sertifikat tanah wakaf (Masjid Nurul Iman, Al-Fattah, Al-Hidayah, Gereja Anugerah Boilan)
  • 57 sertifikat tapak tower di Morowali & Parigi Moutong
  • 19 sertifikat PTSL warga di Palu, Sigi, dan Donggala

Apresiasi dan Harapan GubernurGubernur Anwar Hafid mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam penyerahan sertifikat tanah. Ia juga memohon percepatan penyelesaian sertifikasi lahan strategis, seperti Pelabuhan Gonenggati di Donggala yang hingga kini belum rampung. “Sertifikat tanah adalah identitas dan masa depan. Ini membuka akses modal dan mendorong pembangunan berkeadilan,” tegas Anwar.Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan memberikan kepastian hukum atas tanah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kerugian Publik Rp 63 Triliun,Kuota Internet Hangus Diduga Dijual Ulang

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Praktik kuota internet hangus bukan sekadar merugikan konsumen secara individual tetapi berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat dalam skala masif...

Berita Terkait