KORANBOGOR.com,JAKARTA-Peredaran beras oplosan dan pupuk palsu kini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Praktik curang ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berdampak sistemik pada produktivitas sektor pertanian, mengancam kesejahteraan petani dan stabilitas pangan nasional.
Pupuk Palsu: Kejahatan Kemanusiaan yang Hancurkan Harapan Petani
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pelaku pemalsuan pupuk sebagai “penjahat kemanusiaan.” Ia menegaskan bahwa pemalsuan kandungan nutrisi pupuk merusak masa tanam dan menghancurkan kerja keras petani. “Jika ribuan atau jutaan petani menjadi korban, kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Sudaryono dalam pernyataan resmi, Kamis (17/7). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sejak awal 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menemukan lima jenis pupuk palsu yang menyebabkan potensi kerugian hingga Rp3,2 triliun. Banyak petani yang membeli pupuk ini menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga gagal panen dan berisiko bangkrut. “Kami telah memblokir empat perusahaan dan sedang menyelidiki 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk di bawah standar,” kata Amran.
Beras Oplosan: Praktik Curang yang Merusak Kepercayaan Konsumen
Selain pupuk palsu, Kementan juga menemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu dan takaran resmi. Hasil uji laboratorium terhadap 268 merek beras medium dan premium di 13 laboratorium independen pada 6–23 Juni 2025 menunjukkan adanya praktik pengoplosan dan pelabelan ulang. Beras kualitas biasa dijual sebagai premium dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sampel beras berasal dari 10 provinsi penghasil beras utama di Indonesia. “Praktik ini menyesatkan konsumen dan merusak ekosistem distribusi pangan yang sehat,” ujar Amran.
Komitmen Pemerintah: Tindak Tegas dan Lindungi Petani
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pemalsuan produk pertanian. Kementan menyebut temuan beras oplosan dan pupuk palsu sebagai kejahatan terorganisir yang harus ditangani secara serius dan lintas sektor. Langkah tegas telah diambil, termasuk pemblokiran perusahaan pelaku dan penyelidikan lebih lanjut.
“Petani kita harus bekerja tanpa kekhawatiran. Kami ingin mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia,” tutup Sudaryono. Pemerintah berjanji melindungi petani dan konsumen dari praktik curang yang merugikan, demi menjaga ketahanan pangan nasional dan keadilan dalam ekosistem pertanian.
