KoRANBOGOR>com,JAKARTA– Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai data penerima bantuan sosial (bansos) yang mencakup kelompok tidak tepat sasaran, seperti pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dokter, dan pekerja di posisi eksekutif atau manajerial.
PPATK sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 pekerja eksekutif atau manajerial yang terindikasi menerima bansos.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul menyatakan bahwa data tersebut berasal dari pengakuan penerima bansos saat membuka rekening di bank, bukan dari Kementerian Sosial. “Oh, itu pengakuan mereka.
Bukan dari kami ya. Pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu. Ya, kita akan dalami. Kita akan cek ya,” ujarnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan terus menyaring data penerima bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui setiap tiga bulan.
“Setiap kita mau menyalurkan ke depan, kita akan koordinasi dengan PPKP dan juga dengan PPATK. Itu untuk memastikan,” tambahnya.Ia juga menyebutkan bahwa data penerima bansos yang digunakan saat ini telah lama diterapkan dan memerlukan pembaruan menyeluruh. “Makanya kita mau evaluasi pelan-pelan secara keseluruhan.
Insyaallah, secara bertahap kita akan lakukan evaluasi,” tutur Gus Ipul, menegaskan komitmen untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bansos ke depannya.