KORANBOGOR.com-Keheningan sidang di Senayan kini seolah-olah terdengar seperti detak jantung yang makin melemah. Di satu sisi, Parlementer hanya terkesima saat mengaudit kebijakan yang muncul dari inisiatif Istana, di sisi lain,ia tak lantang bersuara saat harga kebutuhan pokok dan tarif pajak mencekik leher jutaan rakyatnya.Inilah potret muram demokrasi kita,sebuah ritual elektoral lima tahunan yang hanyamenyisakan kelelahan politik,megah di permukaan namun hampa dalam substansi. Siklusnya terasa membosankan, kita memilih, lalu ditinggalkan. Ironisnya, gagasan demokrasi perwakilan yang lahir di abad ke-18 untuk mencegah tirani massa, kini justru melahirkan tirani baru; tirani elite yang berlindung di balik mandat rakyat.
Para pemikir Pencerahan seperti Madison, Montesquieu, dan Burke mungkin tak pernah membayangkan bahwa penawar yang mereka ciptakan kini telah sampai di ujung sakaratul maut di sebuah negeri tropis bernama Indonesia.Diagnosis kematian: putusnya nadi representasi Gejala kematian itu paling kasat mata di Senayan.Parlemen tak ubahnya paduan suara yang koornya ditentukan oleh dirigen di Istana. Ingatan publik belum pupus pada drama legislasi ugal-ugalan era Nawa Cita: Omnibus Law Cipta Kerja yang diketuk disaat publik tak berdaya karena kebijakan Covid-19,revisi UU KPK yang membunuh independensinya, hingga UU Minerba yang menggelar karpet merah untuk oligarki tambang.
Penyakit lama itu kambuh di rezim Nawa Asta. Tanpa perdebatan substansial, kebijakan kenaikan PPN 12% tetap dilanjutkan, siap menggerus daya beli rakyat. Kalkulasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2024,melukiskan detail horornya setiap keluarga miskin harus siap kehilangan Rp1,2 juta per tahun.Bagi seorang ibu di Ciomas,angka itu setara dengan biaya susu anaknya selama berbulan-bulan.
Ketimpangan kekayaan di Indonesia berada pada level ekstrem,aset gabungan 50 individu terkaya setara dengan total kekayaan 50 juta warga biasa. Menyikapi anomali ini, riset CELIOS tahun 2025,menawarkan solusi pajak kekayaan progresif.Dengan asusmsi menerapkan pungutan 2% pada 50 individu super kaya tersebut yang rata-rata memiliki aset Rp 159 triliun,negara berpotensi mengumpulkan penerimaan tambahan sebesar Rp 81,56 triliun per tahun.Namun,apa respons para wakilnya di parlemen? Alih-alih berteriak lantang mewakili rakyat yang papa, publik justru disuguhi teater absurd; berjoget ditengah penderitaan konstituennya dan usulan kenaikan gaji dan tunjangan jumbo lebih dari Rp 100 juta per bulan,serta tak tangung-tanggung, sebagian wakil rakyat justru mencomooh rakyat yang berani bertanya kritis atas tingkah dan kinerja Parlemen.
Sebuah akrobat nir-empati yang sempurna! Wajar bila sumbu kesabaran publik akhirnya habis. Di jantung-jantung kota, gelombang protes membuncah. Kaum buruh berteriak, mahasiswa menggugat, dan rintihan diamnya kaum tani adalah percikanya.
Rentetan aspirasi ini hanya berbalas sepatu lars dan pentungan.Represi dipertontonkan,masa aksi pro demokrasi ditangkap,dan lebih tragis,nyawadilaporkan melayang di bawah lindasan kendaraan lapis baja. Kini dinamika pun kian liar. Amuk massa tak terbendung, mengubah fasilitas gedung dan pos-pos polisi dan kantor pemerintah menjadi sasaran api pelampiasan atas suara yang tak didengar.
Kabar angin bahkan menyebut, rakyat tengah mengobrak-abrik dan merangsek ke dalam rumah para wakil rakyat.Di tengah prahara yang membakar kota, sebuah pertanyaan genting mengemuka;siapa sebetulnya dalang di balik semua ini? Rentetan peristiwa dari protes yang memicu tewasnya Affan Kurniawan di tangan aparat hingga penjarahan kediaman legislator terlalu sistematis untuk disebut sekadar gejolak spontan.Dua narasi besar kini saling berhadapan. Jauh sebelum eskalasi mencapai puncaknya,Badan Keamanan Nasional,lewat unggahan di akun Instagramnya pada 24 Agustus 2025,telah melempar tudingan.Kambing hitamnya,
Central Intelligence of America (CIA), yang disebut bermain api dalam kericuhan 25-29 Agustus.Namun, dari kalangan masyarakat sipil, lahir sebuah kontra-narasi. Mereka justru mencium adanya operasi senyap yang lebih dekat. Penjarahan, protes sporadis tanpa komando, hingga ancaman represi masif dari pejabat negara, semua dibaca sebagai manuver rezim Nawa Asta untuk menciptakan preteks.
Tujuannya satu: memberlakukan darurat militer. Terlepas dari siapa sutradara di balik layar, satu hal tak terbantahkan., fenomena ini bukan sekadar amukan buta, melainkan sebuah manifesto. Sebuah penanda tegas bahwa parlemen telah kehilangan tuahnya.
Kontrak sosial antara wakil dan yang diwakili telah sobek,legitimasinya dicabut, ia sudah mati dan rakyat telah menghendakinya.
Merayakan kematian Sejarah politik negeri ini adalah sebuah repetisi kekecewaan.Panggung kekuasaan silih berganti diisi para tokoh dari beragam ideologi; dari kaum nasionalis hingga agamis, dari elite sayap kanan hingga aktivis kiri yang pernah garang di jalanan.
Hasilnya sebuah ironi yang konsisten. Mereka yang berhaluan kanan, begitu menduduki singgasana, kian mempertontonkan watak feodalisme. Sementara mereka yang berangkat dari mimbar oposisi,setelah berkuasa, mendadak kehilangan kelantangan suaranya. Pekik perjuangan mereka senyap, ditelan pragmatisme.Sebuah patologi politik yang terus berulang.
Ketika kedaulatan direduksi menjadi sekadar pilihan “ya” atau “tidak” di bilik suara lima tahunan, gugatan untuk merayakan kematian demokrasi keterwakilan menjadi relevan!Tentu,perayaan di sini bukanlah sebuah ajakan untuk bernostalgia secara destruktif, seperti menuntut pembubaran parlemen yang pernah terjadi di era Soekarno atau Abdurrahman Wahid. Sebaliknya, ini adalah sebuah ajakan intelektual, untuk berhenti merawat sistem yang sudah nekrosis dan mulai secara serius merancang arsitektur demokrasi alternatif.
Gugatan ini berangkat dari diagnosis sederhana,demokrasi keterwakilan dalam praktiknya telah gagal.
Ia tak mampu membendung orkestrasi kebijakan oleh segelintir elite politik dan pemodal. Kran partisipasi publik yang seharusnya terbuka lebar justru tersumbat oleh kepentingan partikular.Maka, antitesis dari sistem yang gagal ini adalah perombakan total menuju demokrasi
kolaboratif. Ini bukan sekadar tambal sulam, melainkan sebuah dekonstruksi fundamental.Jika demokrasi keterwakilan menempatkan rakyat sebagai penonton setelah pemilu usai,demokrasi kolaboratif menuntut mereka untuk tetap berada di atas panggung sebagai pemain utama.
Mekanisme ini mentransformasi kedaulatan rakyat dari sekadar ritual elektoral menjadi partisipasi aktif. Bagaimana caranya? Pertama, inisiatif rakyat (popular initiative),meniru model di Swiss, di mana sejumlah tanda tangan warga bisa memaksa parlemen membahas
sebuah rancangan undangg-undang.
Kedua, referendum kebijakan, menempatkan kebijakan-kebijakan strategis yang dirancang pemerintah dalam sebuah referendum, di mana rakyat menjadi hakim terakhir yang memutuskan “ya” atau “tidak”.Tentu, gagasan ini bukan tanpa tantangan. Kritik akan memungkinkan berdatangan, referendum itu mahal, lamban, dan rakyat bisa salah memilih karena termakan hoaks.
Namun, bukankah biaya demokrasi yang korup dan tidak representatif jauh lebih mahal? Dan bukankah risiko salah pilih oleh rakyat dalam referendum tak lebih berbahaya dari pilihan sadar para elite yang mengkhianati kepentingan publik di ruang-ruang tertutup?Kuncinya terletak pada edukasi politik masif dan platform digital yang transparan untuk memastikan deliberasi publik berjalan sehat sebelum pemungutan suara dilakukan.
Dengan dua instrumen tersebut, kekuasaan tak lagi terkonsentrasi di Senayan atau Istana. Rakyat diposisikan sebagai “citizen power” kekuatan warga yang memegang kendali langsung atas kompas masa depan negara.Pada akhirnya, ini bukan soal meruntuhkan gedung parlemen, melainkan membangun ribuan panggung baru bagi daulat rakyat yang sejati. Inilah cara merayakan kematian demokrasi
keterwakilan, dengan melahirkan sistem yang benar-benar hidup dan bernapas bersama kehendak publik.
Oleh: Taufiqurochim
Pengacara Publik LBH Hiful Fudhul & Associate AYP Law Firm
———————————————————————————————————————————————
TAUFIQUROCHIM
6+ Years of Experience as Public Interest Lawyer
Kalikobok, Tanon, Sragen, Indonesia |taufiqurochim23@gmail.com | +6283133737146 | https://www.linkedin.com/in/taufiqurochim/
An experienced Legal Professional specializing in Corporate Law, Labor Law, and Agrarian Law,
dedicated to crafting strategic legal solutions. Proficient in drafting, reviewing, and negotiating contracts
to ensure compliance and mitigate risks. My expertise also extends to Criminal Procedure Law, Civil
Law, industrial relations dispute resolution, and State Administrative Law. I have proven experience in
legal research, policy development, Legal Due Diligence (LDD), and Business & Human Rights (BHR)-
based risk management.
EDUCATION
University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
Bachelor of Law
2014 – 2018
● Graduated with a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 3,40 over a three-and-a-half-
year period of study.
University of Trunojoyo Madura, Indonesia
Master of Law
2023 – Present
● Recently completed the third semester of graduate law studies with a latest GPA: 3.72.
WORKING EXPERIENCE
Arsjad Yusuf and Partners | AYP Law Firm
Jan 2025 – Present
- Expertise in corporate law, labor law, and agrarian law.
- Drafting legal documents, reviewing, and preparing contracts.
- Proficient in criminal procedure law, civil law, industrial relations dispute resolution, and state
administrative law. - Developing policy papers and conducting legal research.
- Legal Due Diligence and Business and Human Rights-based risk management.
- Expertise in corporate law, labor law, and agrarian law.
- Drafting legal documents, reviewing, and preparing contracts.
- Proficient in criminal procedure law, civil law, industrial relations dispute resolution, and state
administrative law. - Developing policy papers and conducting legal research.
- Legal Due Diligence and Business and Human Rights-based risk management.
Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) – Surabaya Legal Aid Foundation (LBH Surabaya)
Public Interest Lawyer
Jan 2019 – Jan 2025 - Led high-profile environmental litigation and advocacy cases, driving policy reforms and
protecting community land rights in East Java. - Developed and implemented comprehensive litigation and non-litigation strategies,
assisting senior case handlers in achieving favorable legal outcomes. - Empowered clients and community groups through legal mentoring and case
management, ensuring access to justice and protection of fundamental rights. - Managed and organized case documentation and program development for environmental
advocacy, ensuring structured and impactful legal interventions. - Led research and public awareness campaigns on legal rights, conducting data-driven case
analysis and advocacy to influence legal policies.
Key Achievements:
- Successfully handled 100+ environmental and labor-related cases, securing legal victories
for marginalized communities. - Developed 15 legal policy reports and position papers, influencing government and
institutional reforms on environmental justice.
Program Assistant – Response Rapid Unit
Promote Human Rights and Equality to Achieve Sustainability | European Union
2021 – 2022 - Assisted and facilitated human rights and legal empowerment programs across all districts and
cities in East Java Province, ensuring broad community impact. - Organized and executed advanced Paralegal Training, enhancing legal literacy and advocacy
skills for community leaders and human rights defenders. - Assisted the implementation of the Rapid Response Unit (RRU) roadshow, delivering on-the-
ground legal consultations and immediate assistance to marginalized communities. - Provided direct legal support through mobile legal aid services, offering proactive case
assistance and free legal consultations for vulnerable groups. - Conducted stakeholder workshops on Rapid Response Unit implementation, fostering
collaboration between civil society organizations and government institutions.
Key Achievements: - Trained over 30+ community paralegals through intensive human rights advocacy workshops,
strengthening grassroots legal defense. - Delivered more than 50 free legal consultations, expanding access to justice for marginalized
communities across East Java. - Facilitated 3 multi-sectoral stakeholder workshops, enhancing policy discussions on human
rights protection and legal response mechanisms.
Researcher of International Development Research Centre (IDRC)
Jan 2022 – Dec 2024 - Conducted research on communities assisted by LBH Surabaya, measuring the relevance and
effectiveness of Structural Legal Aid (BHS) in protecting community rights. - Studied the communities of Kampung Bongkoran and Desa Pakel in Banyuwangi, which faced
collective land disputes against private corporations. - Applied the Participatory Action Research (PAR) method, gathering first-hand insights from
communities on legal advocacy strategies. - Analyzed legal advocacy patterns and policy challenges, providing data-driven
recommendations to enhance legal aid effectiveness. - Compiled research reports and academic publications, delivering evidence-based findings to
support legal policy reforms and human rights initiatives.
Key Achievements: - Conducted over 100 in-depth interviews with affected residents and critical legal empowerment,
producing an evidence-based report to strengthen legal advocacy efforts. - Identified 5+ patterns of legal injustice hindering land reclaiming efforts, contributing to
community-based legal strategies. - Published research findings in academic reports, which were utilized as references for national
legal aid policy development.
Assistant Manager
European Climate Foundation
Jan 2022 – Jan 2025 - Led public awareness initiatives on the environmental impact of power plants, focusing on
advocacy and policy reforms related to pollution control. - Conducted research and data analysis on the effects of coal-fired power plants (PLTU),
particularly PLTU Paiton, one of the oldest power plants in East Java.
- Served as a trainer and speaker in community capacity-building workshops, educating local
residents on environmental rights and pollution mitigation strategies. - Assisted the program manager in designing and implementing strategic policy advocacy
campaigns to influence decision-makers. - Led research dissemination efforts, ensuring that findings were widely shared with
stakeholders, policymakers, and civil society organizations.
Key Achievements: - Trained 100+ community members on the environmental impact of power plant pollution,
strengthening grassroots advocacy efforts. - Published a research report on the air quality impact of PLTU Paiton, contributing to policy
discussions on sustainable energy transitions. - Facilitated engagement with 15+ policymakers and environmental organizations, driving
discussions on coal pollution regulations and community health.
Regional Coordinator of Natural Resource Advocacy Program
Gold Mining Case in Trenggalek | Funded by Thousand Currents
2023 – 2024 - Led the technical coordination and budget management for the Natural Resource Advocacy
Program, ensuring efficient allocation of funds and program sustainability. - Facilitated Focus Group Discussions (FGDs) to assess the direct economic and environmental
value of natural resources in Trenggalek. - Developed a participatory research concept note for economic valuation studies, integrating
community-based environmental assessments. - Organized workshops on research writing, guiding participants in documenting the economic
value of natural resources and environmental impact assessments. - Spearheaded public discussions and advocacy campaigns, raising awareness on the
environmental impact of gold mining activities in Trenggalek.
Key Achievements: - Successfully secured program funding through detailed concept note proposals, ensuring the
implementation of research and advocacy activities. - Engaged 5+ local stakeholders in discussions and campaigns, fostering community awareness
and policy dialogue on mining-related environmental impacts. - Empowered local community to actively participated in economic valuation research of natural
resources, contributing to environmental justice advocacy.
SKILLS - Legal Advisory & Compliance → Contract drafting, regulatory compliance, legal risk
assessment - Litigation & Dispute Resolution → Civil & criminal litigation and case management
- Human Rights & Environmental Law → Public interest advocacy, environmental
regulations, legal research - Policy & Regulatory Affairs → Legal policy analysis, legislative drafting, government
relations - Legal Documentation & Case Management → Legal drafting, case documentation,
evidence analysis - Stakeholder Engagement & Negotiation → Client representation, legal counseling, public
legal education - Research & Advocacy → Legal research methodologies, legal writing, policy advocacy
- Training & Capacity Building → Legal education, community legal empowerment,
compliance training - Analytical Thinking → Strong legal reasoning, problem-solving, and critical analysis to
assess cases and provide strategic legal solutions. - Leadership & Teamwork → Case coordination, stakeholder collaboration, team
management - Ethical & Professional Integrity → Upholding confidentiality, ensuring compliance with
legal ethics, and making unbiased judgments.
- Attention to Detail → Precision in legal document review, contract accuracy, and
compliance verification to mitigate risks.
COURSES - Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) | Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 2019
- Training on Examination of Corruption Crime Verdicts |Surabaya Legal Aid Foundation on
program United States Agency for International Devolpment, (2018) - Citizen Journalisme Training During the COVID-19 In Indonesia | Kemutraan on
ProgramBoosting Rule of Law, Integrity, and Democratic Governance through Civic Engagement
(BRIDGE) | 2021 - Master Level of Course on Shariah and Human Rights (MLC) | PUSHAM University of
Muhammadiyah Malang and University of Oslo, 2017 - Training for Environmental Lawyers | Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), 2020
- Training on Action Research | Indonesian Legal Aid Foundation (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia), 2022 - Legal Aid Training (Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)) | Indonesian Legal Aid
Foundation (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) – Surabaya Legal Aid Foundation (Lembaga
Bantuan Hukum Surabaya), 2016 - English Speaking and Reading Courses | TAF English, 2021
- Training on Smartphone Based Public Campaign | Indonesian Legal Aid Foundation (Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) – Surabaya Legal Aid Foundation (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya),
2019 - Advocacy Training Based on the Rights of People with HIV/AIDS | The Asian Foundation, 2019
- Digital Security Training | SAFENet, 2020
- Strengthening Shariah Based Human Rights | Norwegian Centre for Human Rights, 2017
ORGANIZATIONAL EXPERIENCES - Indonesian Advocates Association – PERADI
2019-present - Advocacy Team for Agrarian Sovereignty and Natural Resources (TeKAD GARUDA)
Member and Partner
2020-2025 - Student Council of Muhammadiyah University Surabaya
Minister of Public Policy and Advocacy
2017-2018 - Muhammadiyah Student Association (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
Branch Leader of Surabaya – Head of Research and Scientific Development
2018-2019 - Master of Law Student Association, Trunojoyo University
Head of External Affairs
2024 – 2025
RESEARCH PAPER - Taufiqurochim. Lima Dasawarsa Gerakan Bantuan Hukum Struktural Mematangkan Solidaritas
Organik dalam Studi Kasus Reklaiming di Desa Pakel, Banyuwangi. Participation Action Research,
Program dari YLBHI dengan International Development Research Centre (IDRC). 2022- 2024. - Taufiqurochim. Net Zero Emission Target: Menyoal Tanggung Jawab PT Paiton Energy & Tanggung
Jawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan Hidup di Paiton, Probolinggo. Participation Action
Research, kerjasama dengan program dari European Climate Foundation. 2021-2023. - Taufiqurochim, dkk. Our Earth is On Fire: Perpu Cipta Kerja dalam Bayang-Bayang Monster
Otoriter. YLBHI. 2022. - Taufiqurochim, dkk. Pemilu 2024 Berpihak Pada Pohon? Menuju Perlindungan maksimal Hak Pohon
dari Praktik Tree Spiking. LBH Surabaya. 2023. - Taufiqurochim dan Ika Putri Rahayu. Analisis Terhadap Putusan Gugatan Warga Negara dalam
Perkara Lingkungan Hidup Waduk Sepat, Surabaya. LBH Surabaya. 2024.
- Taufiqurochim. Dampak Ekonomi Ekstraktif Terhadap Keadilan Lintas Generasi Di Kabupaten
Trenggalek; Analisis Dampak Pembaharuan Hukum UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup.
YLBHI. 2021.
CASE REPORT AND ARTICLE - Taufiqurochim. Babak Kontraversi Persidangan Kasus Kriminalisasi Tiga Petani Pakel Di Pengadilan
Negeri Banyuwangi. LBH Surabaya: Position Paper. 2023. - Taufiqurochim dan Wahyu Eka. S. Satu Abad Petani Pakel Menggugat Ketimpangan Lahan:
Setengah Hati Reform Agraria Dijalankan. LBH Surabaya: Case Portfolio. 2023. - LBH Surabaya. Karpet Merah Investasi, Hak Asasi Direpresi. Annual Report. 2019.
- LBH Surabaya. Bangkitnya Rezim Otoritarian Di Tengah Pandemi Covid-19. Annual Report. 2020.
- LBH Surabaya. Ganyang Oligarki, Wani! Catatan Perlawanan Rakyat di Masa Pandemi. Annual
Report. 2021. - LBH Surabaya. Our Enemies in Darkgrey: Brutalitas, Kriminalisasi & Perlawanan di Jawa Timur.
Annual Report. 2022. - LBH Surabaya. Pembajakan Konstitusi dan Demokrasi Demi Kuasa Tirani. Annual Report. 2023.
- Taufiqurochim, dkk. Panduan Strategi Advokasi Kasus Perburuhan. LBH Surabaya. 2019.
- Taufiqurochim. Jerinx dan Narasi Kemerdekaan Kita. Kumparan. 2020.
- Taufiqurochim. Menembus Konflik Hutan Adat Pubabu Di Musim Pandemi. Kumparan. 2020.
- Taufiqurochim. Perubahan Iklim dan Anomali Kebijakan Energi Kotor Kita. Kumparan. 2021.
- Taufiqurochim. Refleksi 22 Tahun Mencari Mereka yang Dihilangkan Paksa. Kumparan. 2020.